Sekolah Rakyat Dibangun, Balikpapan Siapkan Lahan hingga 7 Hektare

Edy menjelaskan kebutuhan lahan minimal lima hektare dan maksimal tujuh hektare. Selain legalitas, pemerintah daerah juga wajib menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan fasilitas operasional.
“Itu semua disiapkan daerah, pusat hanya membangun fisiknya,” katanya.

Meski usulan sudah diajukan, Dinsos Balikpapan belum menerima tanggapan resmi dari Kemensos. Pemkot masih menunggu arahan sambil mempelajari kebutuhan operasional agar tidak menjadi beban daerah di masa depan.

Menurut Edy, pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa biaya operasional kerap menjadi masalah. Beberapa Sekolah Rakyat yang telah berdiri belum memiliki kejelasan anggaran, apakah ditanggung pemerintah pusat atau diserahkan ke daerah.
“Itu yang masih jadi tarik ulur,” ujarnya.

Jika nantinya fasilitas diserahkan ke Pemkot Balikpapan, maka seluruh kebutuhan teknis seperti keamanan, listrik, air, perawatan gedung hingga tenaga pendukung akan menjadi tanggung jawab daerah.

Meski demikian, Edy menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Ia berharap mekanisme pendanaan dan operasional diperjelas sejak awal agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

Edy menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program pendidikan nonformal Kemensos untuk memberikan akses belajar bagi masyarakat rentan, termasuk anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, hingga kelompok marginal.
“Fasilitas ini dirancang sebagai ruang pembelajaran inklusif dengan pendekatan sosial, keterampilan hidup, dan penguatan karakter, tanpa menggantikan sekolah formal,” jelasnya.