APBN Kucurkan KUR Rp3,39 Triliun untuk 42 Ribu UMKM di Kaltim
- Pemerintah menyalurkan KUR Rp3,39 triliun kepada 42.864 debitur UMKM di Kaltim hingga September 2026, serta pembiayaan ultra mikro Rp71,33 miliar untuk 11.334 debitur.
- Realisasi belanja negara APBN Regional Kaltim mencapai Rp30,51 triliun atau 73,76 persen dari pagu, turun 31,31 persen tahunan; belanja modal mendukung jalan nasional dan IKN.
- Penerimaan negara Kaltim mencapai Rp17,95 triliun, tumbuh 9,97 persen tahunan; pajak dalam negeri menyumbang Rp12,69 triliun, sementara kepabeanan-cukai naik 50,39 persen.
Samarinda, IDN Times - Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,39 triliun kepada 42.864 debitur di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir September 2026. Penyaluran ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain KUR, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan ultra mikro sebesar Rp71,33 miliar kepada 11.334 debitur. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengatakan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap perekonomian tidak hanya melalui belanja negara dan transfer ke daerah, tetapi juga pembiayaan bagi pelaku usaha.
"Pembiayaan tersebut melengkapi peran belanja negara dan transfer ke daerah dalam mendukung pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan layanan publik," ujar Tjahjo dilaporkan Antara di Samarinda, Selasa (271/10/2026).
1. Realisasi belanja negara APBN Regional Kaltim
Ilustrasi orang sedang meghitung uang (Pexels.com/TimaMiroshnichenko) Berdasarkan laporan kinerja APBN regional Kaltim hingga September 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp30,51 triliun atau 73,76 persen dari pagu Rp41,37 triliun. Meski demikian, realisasi tersebut mengalami kontraksi 31,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp12,79 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja modal mencapai Rp6,59 triliun yang antara lain digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional serta mendukung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah mencapai Rp17,72 triliun atau 78,67 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp9,13 triliun.
2. Penerimaan negara tumbuh 9,97 persen
ilustrasi ekspor generated by gemini AI Dari sisi pendapatan, penerimaan negara di Kaltim mencapai Rp17,95 triliun atau 46,29 persen dari target Rp38,78 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak dalam negeri menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp12,69 triliun, meningkat 5,83 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini antara lain dipengaruhi tidak berulangnya restitusi pajak dalam jumlah besar pada periode sebelumnya.
3. Penerimaan kepabeanan dan cukai
ilustrasi penerimaan bea & cukai. Dok Bea Cukai Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp3,13 triliun, tumbuh 50,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp2,14 triliun atau 106,99 persen dari target.
Tjahjo menegaskan, kinerja APBN di Kaltim menunjukkan bahwa anggaran negara memiliki peran penting dalam menopang pembangunan infrastruktur, menjaga keberlanjutan pelayanan publik, serta memperkuat pembiayaan usaha masyarakat melalui KUR dan pembiayaan ultra mikro.
