Seno Aji: Masukan Fraksi DPRD Jadi Modal Perbaikan Tata Kelola Pemda
Samarinda, IDN TImes - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian tanggapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (22/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kaltim, jajaran perangkat daerah, akademisi, perwakilan BUMN dan BUMD, serta insan pers.
1. Wagub Kaltim memberikan apresiasi kepada DPRD Kaltim
Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, saran, dan pertanyaan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD pada rapat paripurna sebelumnya.
Menurutnya, pandangan yang disampaikan legislatif merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan APBD sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Seluruh pandangan, kritik, saran, dan masukan tersebut merupakan wujud semangat kolaborasi dan komitmen bersama dalam evaluasi pelaksanaan APBD guna mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkualitas," kata Seno Aji dalam akun IG Pemprov Kaltim.
2. Sinergi antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim
Ia menegaskan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, tetapi juga upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, menjaga disiplin fiskal daerah, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Seno juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Pembahasan diambil alih Badan Anggaran DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemprov Kaltim
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengapresiasi tanggapan yang telah disampaikan Pemprov Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menjelaskan, pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dituangkan dalam laporan akhir Banggar DPRD Kaltim sebagai dasar persetujuan dan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.
