Serapan APBD PPU 2024 Diprediksi Capai 93 Persen
Penajam, IDN Times - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Zainal Arifin, mengungkapkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 diperkirakan mencapai 93 persen hingga penutupan tahun pada 31 Desember.
Pernyataan ini disampaikan Zainal kepada awak media pada Selasa (31/12/2024), usai memimpin Rapat Evaluasi Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Penentuan Program Prioritas Daerah. Rapat yang digelar di Kantor Bupati PPU tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kepala bagian Setkab PPU.
“Dari hasil evaluasi, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten PPU tahun 2024 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas Zainal.
1. Progres anggaran dan prediksi kinerja
Hingga 30 Desember 2024 pukul 21.54 Wita, serapan APBD PPU tercatat mencapai 89,53 persen. Zainal optimistis angka ini akan terus bertambah hingga mencapai 93 persen berdasarkan prognosis akhir.
“Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran di tahun 2024 lebih optimal,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipatif agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami telah menyiapkan sejumlah prosedur tambahan jika dibutuhkan untuk memastikan langkah-langkah strategis berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
2. Serapan anggaran 2025 diharapkan lebih baik
Zainal berharap, serapan anggaran pada tahun 2025 dapat lebih baik lagi. Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), standar operasional prosedur (SOP), dan pelaksanaan teknis yang lebih terstruktur.
Rapat evaluasi akhir ini juga menjadi momen penting untuk menilai pelaksanaan program di tahun 2024, menentukan program prioritas daerah, dan mempersiapkan langkah strategis untuk tahun anggaran 2025.
“Kami juga membahas konsolidasi proses pengadaan, yang merupakan salah satu area intervensi dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, serta menyampaikan arah kebijakan awal tahun anggaran 2025,” tambah Zainal.
3. SKPD diminta sampaikan RFK terupdate
Dalam rapat tersebut, Zainal meminta seluruh kepala SKPD untuk melaporkan progres terkini Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) per 31 Desember 2024. Ia juga menginstruksikan agar pekerjaan fisik kontraktual yang belum selesai dan melampaui tahun anggaran diinventarisasi, serta disusun skema pelaksanaannya.
“SKPD juga harus mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang akan menjadi program strategis daerah, termasuk pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang dan perencanaan yang matang,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program di tahun mendatang. “Ini termasuk pekerjaan konsultansi perencanaan yang berkaitan dengan paket fisik dalam tahun berjalan,” pungkas Zainal.
