Tahapan Pilkada Balikpapan Dimulai, Pemkot Gelontorkan Rp73 Miliar

Kepada awak media, Thoha menjelaskan persiapan KPU Balikpapan dalam membuat pergelaran Pilkada 2020. Setelah launcing ini, KPU Balikpapan akan segera mengumpulkan lagi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota.

Kepada mereka, KPU Balikpapan akan menyosialisasikan syarat-syarat untuk bisa maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

“Insha Allah, habis ini kami akan rapat, akan ditentukan waktu dan tempatnya. Biasanya sih di aula (Pemkot Balikpapan), supaya hemat,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan Pilkada 2020 kepada masyarakat Balikpapan. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak minat warga agar mau memilih.

“Target kami 77,5 persen pemilih. Saya optimis target itu bisa terpenuhi, karena mengingat pada Pemilu (Pilpres) lalu pemilih di Balikpapan mencapai 80 persen,” beber Thoha.

Selain sosialisasi, lanjut Thoha, KPU Balikpapan juga akan membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen. Menurut rencana, pendaftaran calon jalur independen ini akan dilaksanakan awal Januari 2020.

Setelah itu, KPU Balikpapan akan membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota untuk jalur partai politik. Jalur ini direncanakan akan dibuka pada akhir Maret 2020.

“Penetapannya bulan enam (Juni 2020). Tiga hari setelah ditetapkan baru masuk masa kampanye,” urainya.

Untuk menggelar Pilkada Balikpapan 2020, KPU Balikpapan mendapat anggaran Rp53,9 miliar dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan. Uang sebesar itu akan digunakan untuk keperluan, seperti, sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana Pilkada hingga membayar jasa petugas Pilkada.

Menurut Thoha, Rp53,9 Miliar untuk menggelar Pilkada 2020 dinilainya cukup. “Kan ada penambahan jumlah TPS, kemudian ada kenaikan honor. Jadi, Insha Allah, kalau Rp53,9 miliar itu sudah realistis, lah,” sebutnya.

Dia menerangkan, pihaknya juga telah menggandeng Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kedua instansi itu nantinya akan menjaga dana Pilakada bisa berjalan tepat sasaran dan transparan.

“Kami sudah MoU (Memorandum of Understanding) dengan kejaksaan untuk melakukan pendampingan. Kemudian kami minta BPK mencermati anggaran kami. Karena kami enggak mau kecolongan,” pungkasnya.

Sementara itu, ditambahkan Wali Kota Balikpapan, pihaknya telah menyiapkan Rp73,3 miliar yang bersumber dari APBD Balikpapan untuk menghelat hajatan Pilkada. Dana tersebut akan dibagi untuk KPU Balikpapan, Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) Balikpapan dan instansi keamanan.

“Sebagian sudah ada yang dibagi, saya lupa berapa anggarannya yang sudah dibagi. Sisanya pada 2020 nanti,” kata Rizal Effendi kepada IDN Times.

Dia berharap, Pilkada Balikpapan bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Balikpapan bisa menjadi kota percontohan dalam menggelar Pilakada.

“Pilkada Balikpapan harus menjadi contoh di Kalimantan atau Indonesia. Agar siap jadi IKN (ibu kota Negara),” tandasnya.