Tak Mau Korupsi Merajalela, Mahasiswa Kaltim Bawa Tuntutan ke KPK
Balikpapan, IDN Times - Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (4/8/2025). Mereka mendesak komisi antikorupsi KPK segera mengusut berbagai dugaan kasus korupsi di Kalimantan Timur yang dinilai mandek dan belum menyentuh aktor-aktor utama.
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Faisal Hidayat, yang menyampaikan lima poin tuntutan terkait dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemprov dan DPRD Kaltim.
"Penegakan hukum di Kaltim belum menyentuh pihak-pihak berpengaruh. Kami mendesak KPK turun tangan langsung, termasuk mengusut proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim senilai lebih dari Rp50 miliar dan dugaan fee untuk oknum berinisial H," tegas Faisal saat dihubungi.
1. Kejanggalan penggunaan anggaran daerah
AMAK Kaltim juga menyoroti kejanggalan anggaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan meminta KPK memeriksa pejabat yang diduga terlibat, termasuk Sekda Provinsi Kaltim. Selain itu, mereka mendesak pengusutan dugaan penyimpangan pajak di perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkaran kekuasaan daerah.
"Program strategis seperti DBON jangan sampai jadi ajang bancakan. Pajak perusahaan dan aset publik harus diawasi ketat," lanjutnya.
2. Kredit macet di Bankaltimra
Isu lain yang disorot adalah kredit macet di Bank Kaltimtara. Massa menduga, kredit bermasalah itu berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat daerah. Mereka khawatir hal ini mencoreng citra dan merusak keuangan lembaga perbankan milik daerah.
“Bagaimana daerah mau bersih jika bank daerah justru dirugikan oleh perusahaan milik oknum pejabat?” kata Faisal dalam pernyataan tertulis.
Lewat poster dan spanduk, mereka menyuarakan tuntutan seperti “Tangkap Oknum H”, “Usut Renovasi DPRD 50 M”, dan “Selamatkan Bank Kaltimtara dari Kredit Macet Pejabat”.
3. Massa akan menggelar aksi lanjutan
Massa menegaskan, aksi ini bukan sekadar simbolis. Jika tidak ada respons konkret dari KPK, mereka siap membuka posko pelaporan publik dan menggelar aksi lanjutan.
Aksi berjalan damai dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan dokumen tuntutan kepada pihak KPK.
