Warga Dusun Muara Kate Diserang, LBH Samarinda: Pelanggaran HAM Serius

Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, menyebut serangan tersebut tak bisa dilepaskan dari rangkaian konflik terkait penolakan warga terhadap aktivitas hauling batu bara lintas provinsi di daerah tersebut. Penolakan itu dilatarbelakangi kekhawatiran atas keselamatan warga, mengingat aktivitas hauling sebelumnya telah memakan korban jiwa.

“Terakhir, pada 26 Oktober 2024, Pendeta Pronika meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut batu bara PT MCM,” ungkap Fathul dalam keterangan tertulisnya.

Fathul menegaskan, kekerasan terhadap warga yang tengah memperjuangkan hak mereka adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat terhadap aktivitas angkutan tambang yang menggunakan jalan umum.

“Insiden ini bisa saja dicegah jika pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengawasi penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan batu bara PT MCM,” ujarnya.

LBH Samarinda mengutip Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, aturan daerah di Kalimantan Timur telah mengatur bahwa pengangkutan hasil tambang, termasuk batu bara, wajib menggunakan jalan khusus. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana.

LBH Samarinda juga menilai, aktivitas hauling batu bara yang melintasi wilayah pemukiman warga tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat.

Seiring dengan kecaman terhadap aksi kekerasan ini, LBH Samarinda mengajukan beberapa tuntutan, antara lain:

1. Mengusut Tuntas Kasus Penyerangan dan Kecelakaan Fatal
   LBH Samarinda meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengungkap dalang di balik penyerangan terhadap warga Dusun Muara Kate serta menyelidiki kecelakaan yang menewaskan Pendeta Pronika.
2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran oleh PT MCM
   PT MCM yang diduga melanggar aturan pengangkutan tambang serta merusak lingkungan hidup harus dikenai sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.
3. Pengawasan Ketat Aktivitas Tambang
   LBH Samarinda mendesak aparat untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

“Negara harus hadir dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya mereka yang terancam akibat aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Fathul.