Bupati PPU: Data Masyarakat Miskin Persoalan Sejak Lama 

2. Tidak dibenarkan ASN dapat bantuan sosial

Terkait dengan informasi ada aparatur sipil negara (ASN) yang terdata dan mendapatkan bantuan sosial, ia menegaskan itu tidak bisa dibenarkan. Tapi faktanya data yang digunakan itu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kalau ASN tersebut namanya ada.

“Biasanya bantuan dari pusat itu sudah diberikan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Tentu penerima sudah terdata, fakta ada ASN yang menerima bantuan sosial padahal itu tidak boleh,” tuturnya. 

Hamdam menerangkan, pihaknya juga telah berupaya untuk melakukan pendataan atau pemutakhiran data, tapi anehnya tetap saja ada saja bantuan yang tidak tepat sasaran serta menimbulkan persoalan.

“Kita tetap berupaya melakukan pendataan masyarakat kurang mampu dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Bahkan data itu juga telah diterima oleh pemerintah pusat. Tetapi karena yang memiliki legalitas atau otoritas yang mengeluarkan data adalah BPS maka data dari daerah tidak digunakan,” urainya.