DPRD PPU Menduga, Ada Pungli di Pelabuhan Buluminung 

2. Pengelolaan aset milik pemerintah ke pihak ketiga harus dapat persetujuan DPRD PPU

Ia menegaskan, pengelolaan aset milik pemerintah daerah ke pihak ketiga harusnya mendapat persetujuan DPRD PPU, tetapi izin sama sekali tidak ada. Selain itu juga, Perumda harus menyampaikan rencana kerja disampaikan ke DPRD PPU termasuk berapa pemasukan buat daerah dari pengelolaan pelabuhan itu dan hasilnya harus di atas dari penghasilan UPT Pelabuhan.

“Jelasnya, pengelolaan pelabuhan itu ilegal karena tanpa payung hukum dan persetujuan DPRD PPU. Bahkan kami duga sudah ada pungli yang dilakukan oleh Perumda Benuo Taka,” tegasnya.

3. DPRD juga pertanyakan pembangunan RMU sementara dana sudah cair Rp12.5 miliar

Selain masalah pelabuhan, bebernya, DPRD juga mempertanyakan terkait rencana pembangunan rice milling unit (RMU) atau unit mesin penggilingan padi yang dibangun oleh Perumda Benuo Taka juga. Di mana anggarannya penyertaan modal yang bersumber dari APBD PPU sebesar total Rp29 miliar, telah dicairkan sebesar Rp12,5 miliar tahun 2021.

Namun hasil sidak pihaknya ke lokasi sama sekali tidak ada aktivitas dan progresnya tidak terlihat.  

“Baru-baru lalu kami telah berencana melakukan sidak ke lokasi RMU tersebut di Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu. Tetapi karena lokasi sulit dijangkau, sehingga kami meminta tolong warga untuk mengambil foto dan video di lokasi tersebut. Ternyata benar di lokasi itu sama sekali tidak ada aktivitas dan progres pembangunan sama sekali,”ungkap Syarifuddin HR.

Memang, lanjutnya, menurut rencananya tahun ini baru dilelang entah perencanaan atau pekerjaannya. Lelang dilakukan seperti BUMN, jadi lelang dilakukan sendiri oleh Perumda Benuo Taka. Tetapi DPRD telah menyetop rencana tersebut, sebab waktunya sudah mepet dengan masa jabatan pimpinan PPU saat ini sehingga kemungkinan tidak bisa jalan program RMU ini.