Insentif Dipotong, PNS Penajam Minta Keringanan Iuran Anggota Korpri

2. Semua aturan pemotongan untuk iuran diputuskan bersama

Menanggapi usulan dan masukan dari ASN ini, Ketua Korpri Kabupaten PPU Tohar mengakui, pihaknya sudah menerima surat usulan agar Korpri tidak melakukan pemotongan iuran keanggotaan hingga kondisi normal. Atau saat Korpri PPU membutuhkan dana yang mendesak.

“Saya pikir walau baru satu orang sudah dinilai cukup mewakili aspirasi warga Korpri lainnya. Insya Allah kami tindak lanjuti melalui prosedur  dan mekanisme organisasi, Karena apa yang berlaku saat ini juga putusan kolektif. Prinsip dasar organisasi itu tergantung pemilik organisasi yakni para ASN tadi,” terangnya.

Dibeberkannya, semua aturan pemotongan hingga besarannya diputuskan melalui rapat pleno jadi tidak diputuskan sendiri. Di mana disepakati pemotongan diambil dari TPP dengan besaran sesuai kepangkatan atau golongan ASN. Untuk golongan I besar potongannya Rp50 ribu, golongan II sebesar Rp75 ribu, golongan III dipotong Rp100 ribu dan ASN golongan IV sebesar Rp150 ribu.

Potongan itu diambilkan dari insentif diterima masing-masing PNS.

3. Respons permintaan penundaan potongan iuran Korpri segera lakukan rapat pengurus

Oleh karena itu,tambahnya, untuk merespons permintaan perwakilan warga Korpri tersebut, maka dalam waktu segera pihaknya melakukan rapat pengurus pada Senin (20/9/2021).  Jadi ada dua opsi mungkin dapat diambil, pertama penundaan dan sampaikan kapan tergantung keputusannya. Sedangkan opsi kedua dilakukan pengurangan besaran nilai tarif per golongan.

“Jelas opsi yang diambil tergantung dari keputusan rapat nanti apakah penundaan tidak memungut atau pengurangan nilai potongan. Namun perlu diketahui organisasi harus  hidup dari anggota dengan iuran tadi,” ungkapnya.  

Dan tentunya, jelas Tohar, keputusan yang diambil nanti juga  ada konsekuensi terhadap kesepakatan lain yang diberikan bagi ASN. Seperti pemberian bantuan bagi ASN yang purna tugas atau pensiun, santunan kesehatan, santunan kematian, beasiswa, dan bantuan biaya pindah.

4. Kecewa keputusan PPK, ASN dapat sampaikan keberatan sesuai dengan aturan berlaku yakni PP

Tohar menambahkan, dirinya memahami kegalauan teman-teman ASN saat ini, karena mungkin ada kekecewaan terhadap keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun dirinya menyarankan untuk menempuh sesuai dengan aturan. 

“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Di situ sudah diatur ketika ASN keberatan terkait dengan keputusan PPK dalam hal ini Bupati,” tegasnya.

Ia mencontohkan, salah satu mengajukan keberatan kepada PPK dan itu dilakukan secara individu atau perorangan, karena sifatnya final individual terkait dengan keputusan PPK, jika tidak ditanggapi atau merasa kurang puas mengajukan ke atasan PPK yakni gubernur.