TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kaji Rencana Pertahanan Ibu Kota Negara, Kemenko Polhukam Kunjungi PPU

Sinkronisasi tata ruang PPU dengan tata ruang pertahanan

Sekda PPU, Tohar saat memberikan penjelasan kondisi wilayah PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Penajam, IDN Times - Rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (27/2). Mereka hadir untuk melakukan kajian implementasi kebijakan tata ruang pertahanan pada wilayah Ibu Kota Negara (IKN).

Hadir dalam kunjungan tersebut, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Brigjen TNI Yasid Sulistya, Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan, Kolonel Inf. Sugeng Hartono dan Analis Kebijakan Ahli pertama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Deny Daryatno. Tim dari Kemenko Polhukam diterima Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar di ruang kerjanya.

1. Kajian implementasi kebijakan tata ruang pertahanan IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara

Jalannya diskusi jajaran Pemkab PPU dengan Kemenkopolhukam RI Bidang Pertahanan Negara (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Pada kesempatan itu, Brigjen TNI Yasid Sulistya mengatakan, kunjungan pihaknya ke PPU dalam rangka Implementasi kebijakan tata ruang pertahanan dalam sinkronisasi pengaturan ruang dalam rangka pembangunan IKN baru di Kabupaten PPU.

“Dari pertemuan ini kami berharap ada penjelasan langsung dari Pemkab PPU terkait sinkronisasi tata ruang daerah Kabupaten PPU dengan tata ruang pertahanan dan kesiapan rencana perubahan tata ruang Kabupaten PPU sehubungan dengan rencana pembangunan IKN baru," kata Yasid Sulistya.

Baca Juga: Bappenas Kebut Kajian Lingkungan Kawasan Ibu Kota Baru di Kaltim

2. Kemenko Polhukam sudah melihat beberapa lokasi di Kaltim

Kawasan IKN di Bukit Soedharmono, Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU (IDN Times/Yuda Almerio)

Dijelaskan Yasid Sulistya, pihaknya sudah melihat beberapa lokasi yang ada di wilayah Provinsi Kaltim sebagai bahan kajian dalam menyusun Tata Ruang Pertahanan Negara ke depannya.

"Perlu sinkronisasi data terkait Tata Ruang antara milik Pertahanan Negara dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, tidak terlepas dengan PPU khususnya," Yasid menjelaskan.

Baca Juga: Korem Baru di Kalimantan Tingkatkan Sistem Pertahanan di Ibu Kota Baru

Berita Terkini Lainnya