Pemkab PPU Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada 2021

2. Nota kesepakatan KUA PPAS nilainya bisa saja berubah

Terkait dengan nota kesepakatan KUA PPAS telah ditandatangani kemarin, lanjutnya, bisa saja terjadi perubahan nilai. Pasalnya, semua kegiatan di KUA PPAS baru rencana pemerintah, baik yang sudah ada teranggarkan maupun belum, jadi nanti kegiatan yang tidak anggarannya akan terisi sehingga merubah nilai KUA PPAS.

"Berdasarkan plafon total anggaran rencana kegiatan multiyears cukup besar mencapai Rp1,2 triliun dengan12 kegiatan. Tetapi nanti dalam faktanya hanya bisa dilaksanakan mungkin enan kegiatan saja, maka hanya enam kegiatan  itu saja yang anggarannya dimasukkan," jelasnya.

John melanjutkan, "Kami perkirakan, besaran APBD tahun 2021 rencana ditargetkan Rp1,6 triliun, sementara tahun 2020 ini APBD PPU setelah perubahan juga sebesar Rp1,5 triliun lebih mendekati Rp1,6 triliun," katanya.

Besaran APBD PPU tahun 2021 tersebut belum termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi dan APBN, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

3. PAD PPU dominan bersumber dari dana perimbangan Migas

Sementara, pendapatan daerah di Kabupaten PPU masih dominan bersumber dari dana perimbangan migas. Sumber pendapatan lain nilainya masih belum maksimal.

"Oleh karena itu, kami  berharap Pemkab PPU melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat maksimal menggali sumber pendapatan dari sektor lain guna menopang pembangunan di PPU," pintanya.