Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Penajam, IDN Times - Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) membatalkan program seragam sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pemerintah daerah sedang mengalami keterbatasan anggaran selama masa pandemik COVID-19 ini.
“Program Pemerintah Kabupaten PPU berupa pengadaan seragam sekolah gratis kini ditiadakan, karena anggarannya tidak ada. Sehingga masyarakat sendiri yang mengadakan untuk anak-anaknya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin kepada IDN Times, Rabu (20/7/2022).
Alimuddin mengatakan, Pemkab PPU memprioritaskan penggunaan anggaran peserta didik baru bagi keluarga tidak mampu atau miskin.
Baca Juga: Polisi Musnahkan Narkoba Milik Tiga Pengedar yang Dibekuk di PPU
1. Penyaluran seragam sekolah dianggap tak tepat sasaran
Kadisdikpora PPU, Alimuddin (IDN Times/Ervan) Selain tidak ada anggaran, lanjutnya, Disdikpora PPU juga telah ditegur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini berpendapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), program seragam sekolah gratis PPU dinilai tidak tepat sasaran.
Hanya 37 persen yang dianggap tepat sasaran yakni keluarga tidak mampu di PPU.
“Saat pendaftaran di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, telah dilakukan asesmen bahwa mereka yang menggunakan jalur afirmasi atau masyarakat kurang mampu itulah yang tepat sasaran mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis,” tegasnya.
2. Anggaran seragam sekolah gratis dimasukkan dalam BOSDA
Ilustrasi Pelajar. (IDN Times/Mardya Shakti) Sementara itu, lanjutnya, anggaran seragam sekolah gratis itu nantinya, akan dimasukkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Sehingga nanti sekolah yang mengadakannya sendiri tidak pemerintah kabupaten lagi seperti tahun-tahun terakhir ini.
Tetapi, ungkapnya, apabila dana Bosda itu baru dimasukkan pada anggaran perubahan APBD PPU tahun 2022 ini. Menurutnya lebih baik tidak usah dilaksanakan, sebab peserta didik baru semua telah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.
“Pemberian seragam sekolah gratis dengan sasaran masyarakat kurang mampu tersebut diketahui sebanyak sekitar 400 orang sesuai data hasil pendaftaran melalui Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (SIAP) PPDB online yang menggunakan jalur afirmasi,” urainya.
3. Seragam sekolah gratis untuk keluarga kurang mampu saja
ilustrasi peserta didik di SMPN 1 PPU belajar di kelas sebelum pandemik COVID-19 (IDN Times/Ervan Masbanjar) Sehingga tahun ini terdapat perubahan pola dalam penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Di mana sebelumnya diberikan kepada seluruh peserta didik, tetapi kini sasarannya hanya untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu saja.
“Sekarang anggaran pengadaan seragam sekolah gratis semua telah ditarik dan peruntukannya buat apa silakan tanyakan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU, dan hanya disisakan sekitar Rp1 miliar saja,” ucapnya.
Menurutnya, anggaran sekitar Rp1 miliar tersebut dinilai cukup untuk membiayai pengadaan seragam sekolah gratis bagi keluarga kurang mampu di PPU yang jumlahnya 400 orang saja.
“Langkah yang kita ambil sebagai tindak lanjut hasil temuan BPK. Di mana program pengentasan kemiskinan di PPU pemberian seragam sekolah gratis hanya maksimal sekitar 37 persen saja tidak lebih,” sebut Alimuddin.
Baca Juga: BBPJN Minta Dukungan PPU dalam Pembangunan Jalan Masuk IKN
