TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Bawaslu Balikpapan Sebut Perlu Pokja Pengawasan Netralitas ASN

Fenomena kotak kosong tunjukkan kurang lengkapnya aturan

Grup diskusi membahas netralitas ASN di Balikpapan. (IDN Times/ Fatmawati)
Verified
Fatmawati

Balikpapan, IDN Times - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari evaluasi yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih ada sikap tidak netral sejumlah ASN.

Pemkot Balikpapan bersama KASN melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan terkait pembahasan netralitas ASN, Rabu (22/9/2021).

Menurut Asisten Komisioner KASN Iip Ilham, kegiatan ini dilakukan  jelang pemilihan legislatif (pileg) pada tahun 2024 nanti.

"Ada 270 daerah dalam pilkada serentak 2020 lalu. Dan di 2024 nanti akan ada pileg tujuh tingkatan. Bahkan puncak dari pesta demokrasi dalam sejarah RI," katanya. 

Baca Juga: Gubernur Heran, Kenapa Balikpapan dan Kukar Masih PPKM Level 4

1. Butuh strategi baru karena pelanggaran netralitas ASN masih tinggi

Bawaslu Balikpapan bersama KASN dan Pemkot Balikpapan membahas netralitas ASN di Kota Balikpapan (22/9/2021). (IDN Times/ Fatmawati)

Menurutnya dalam menghadapi pileg 2024 ini berbekal pilkada 2020 ingin menjadikan evaluasi netralitas ASN. Harapannya untuk jadi perbaikan kebijakan netralitas ASN di 2024. 

"Dalam pilkada 2020 kami masih menemukan pelanggaran netralitas. Datanya cukup tinggi. Sekadar informasi, yang tertinggi adalah terkait aktivitas ASN di media sosial," bebernya. 

Olah karena itu dirinya berharap dari pertemuan Semacam ini didapatkan strategi baru agar pelanggaran netralitas bisa lebih ditekan di masa akan datang.

2. Fenomena kotak kosong perlu diantisipasi di tahun-tahun mendatang

google

Di Balikpapan, pada pilkada lalu juga terjadi fenomena kotak kosong. Ini jadi hal baru yang jadi perhatian KASN. Ternyata ini perlu diantisipasi pada tahun-tahun akan datang. 

"Agar bisa diatur. Bagaimana netralitas ASN yang selama ini hanya menyangkut pasangan calon, tapi belum menyebutkan kotak kosong," kata dia. 

Menurut dia sudah ada aturan umumnya dalam pasal 9 ayat 2 UU nomor 5 tahun 2015 yang menyebutkan ASN tidak boleh terpengaruh atau terintervensi oleh kepentingan partai politik atau apa pun. 

"Tapi ini menarik untuk kami membuat petunjuk teknisnya," terangnya.

Sementara netralitas ASN hanya menyampaikan secara umum di level nasional. Namun fenomena Kalimantan akan didalami dengan lakukan wawancara dengan ASN Kota Balikpapan. 

"Misal hasil survei salah satu pihak yang paling menyebabkan pelanggaran integritas adalah atasan ASN. Kami akan bertanya atasan pada level mana yang paling mempengaruhi. Ini kami dalami nantinya," urainya.

Setelah ini dirinya juga akan melakukan pendalaman eksplorasi secara kualitatif.

Baca Juga: Sadis, Ayah di Balikpapan Siram Air Mendidih ke Tubuh Anak Kandung

Topik:
balikpapan
samarinda
Kalimantan Timur
Bawaslu Jabar
ASN
Pilkada
Pemilu
Update me
Give me Perspective
Educate me
Berita Terkini Lainnya

Sandiaga Uno Ziarah Makam Raja Banjar di Kalimantan Selatan

Pembangunan IKN Dipastikan Tetap Pertahankan Kearifan Lokal

Cuaca Hari Ini 4 Agustus 2023: Balikpapan Cerah Berawan Siang Hari, Sore Cerah

Edarkan Sabu di Pasar, Warga Muara Komang Dibekuk Polres Paser

DPMD Penajam Evaluasi Dokumen Pengajuan Pemekaran Desa

Viral! Anak 16 Tahun di Kalbar Nikahi Teman Ibunya Berusia 41 Tahun

Tunggu Keputusan KPU RI, Bacaleg Masih Bisa Perbaiki Berkas

Air Minim, Petugas Gunakan Detergen Padamkan Karhutla di Kalsel

Perumda Air Minum Penajam Beri Diskon Bagi Pelanggan, Cek Syaratnya!

Sekolah di Banjarmasin Keluhkan Persoalan Perundungan Antar Siswa