Rawan Korupsi, KPK Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara
KPK waspadai pengadaan barang dan jasa serta mafia tanah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan banyak celah bagi praktik korupsi. Pemerintah telah menyadari adanya kerawanan dari perputaran uang yang sangat besar saat IKN mulai dibangun. Biaya pembangunan IKN sendiri diperkirakan bakal memakan dana sekitar Rp466 triliun.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya telah mendapat perintah dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengawal proses pembangunan IKN.
"Pemerintah menyadari ruang-ruang korupsi di IKN. Bahwa mafia-mafia tanah ini salah satu yang muncul, sehingga Pemerintah meminta KPK mengawal proses itu," ujar Nawawi, usai acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi bagi Peserta Rapim Kodam VI/Mulawarman, di Balikpapan, pada Rabu (11/3).
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Turun, Beban Pemkot Balikpapan Bakal Berkurang
1. Pengadaan barang dan jasa untuk IKN rawan persoalan
Nawawi mengatakan acara sosialisasi yang digelar di Kodam VI/Mulawarman menjadi sarana sosialisasi mengenai pencegahan korupsi di IKN. Menurutnya salah satu fokus perhatian KPK adalah pada pengadaan barang dan jasa selama masa pembangunan IKN.
"Kami khawatirkan soal pengadaan yang menimbulkan persoalan. Jika ada temuan-temuan dari kepolisian dan kejaksaan kami percaya itu akan bisa diatasi," jelasnya.
Selain itu ia menegaskan bahwa KPK memiliki Korwil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Korwil Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) yang ada di daerah.
"Jadi jangan kaget tiba-tiba ada operasi tangkap tangan karena kami di daerah punya korwil penindakan dan korwil pencegahan," ungkap Nawawi
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Turun, Beban Pemkot Balikpapan Bakal Berkurang