Tak Cuma Pungli, Ini Hambatan Investasi Kata Pengamat Ekonomi
Regulasi salah satu poin penting investasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menyampaikan dalam Visi Indonesia akan berupaya untuk memberantas pungli dan penghambat investasi di negara ini.
Menindaklanjuti yang disampaikan Jokowi, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian juga telah mengeluarkan instruksi Polri untuk membasmi pungli pada sektor pelayanan publik melalui Tim Saber Pungli. Bahkan Tito akan menindak Kapolda dan kepolisian yang tidak menjalankan tugasnya memberantas Pungli.
Pungli merupakan salah satu penghambat investasi yang memperbesar biaya yang harus ditanggung pengusaha. Investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu elemen penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Dr. Aji Sofyan Effendi menjelaskan, "Kita perlu investasi luar negeri karena mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketenagakerjaan, kalau hanya berlandaskan APBN saja tidak bakalan cukup," jelasnya saat dihubungi IDN Times melalui telepon beberapa waktu lalu.
Aji Sofyan menjelaskan APBN Indonesia kurang dari Rp2 triliun dan ruang fiskal yang tersisa hanya sekitar 40 persen dari APBN. Inilah yang dipergunakan untuk melaksanakan berbagai macam pembangunan, baik infrastruktur, sarana dan prasarana sosial, dll. Itulah kenapa FDI dan investasi dalam negeri menjadi sangat strategis dan vital di Indonesia.
Baca Juga: Pengusaha Dukung Visi Jokowi Hajar Penghambat Investasi
1. Ubah arah investasi dari industri hulu ke hilir
Aji Sofyan menuturkan, begitu investasi masuk ke Indonesia, pemerintah perlu menyambut dengan 'red carpet' berbentuk regulasi dan kemudahan dalam investasi. Antara lain bebas pungli (pungutan liar), dan kemudahan dalam mengurus perizinan.
"Tipikal investasi kita lebih banyak investasi SDA (Sumber Daya Alam), yang tertinggi di minyak bumi, dan penggalian secara umum, juga perkebunan kelapa sawit yang merupakan industri hulu," kata Aji Sofyan.
Ia menekankan kalau di daerah penghasil sumber daya alam, justru kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur kalah dibandingkan daerah yang nonpenghasil SDA.
"Tidak ada cerita sukses investasi SDA yang linier dengan kesejahteraan masyarakat," kata pengamat ekonomi ini.
Ia berharap agar arah kebijakan Jokowi untuk investasi bukan lagi di hulu, melainkan ke arah industri hillir.
"Kalau di Jabodetabek sudah banyak industri hilir, tapi di Kaltim belum ada. Value added- nya bukan hanya kesejahteraan masyarakat di daerah asal tapi juga meningkatkan APBN," jelasnya.
Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan daerah untuk industri hilir yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan nilai tambah pada produk sumber daya alam.
"Sebaiknya di Kaltim stop investasi yang berhubungan dengan hulu SDA. Tapi kita membuka pintu investasi untuk hilir SDA. Sayangnya peraturan daerah kita tidak menerbitkan itu. Tidak ada Pergub, atau Perda tentang industri hilir," kata Aji
Baca Juga: Mau Mulai Investasi di Reksadana? Yuk Kenali 4 Jenis dan Keuntungannya