TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Gaji KPPS Akan Naik Sesuai UMR pada Pilwali 2020

Beban kerja yang berat jadi pertimbangan

IDN Times/Maulana
Verified
Muhammad Maulana

Balikpapan, IDN Times - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan akan mempertimbangan rencana kenaikan standar gaji petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwali) Balikpapan 2020.

Hal itu disampaikan Rizal menanggapi usulan KPU RI yang mewacanakan agar gaji petugas KPPS dalam Pilkada disesuaikan dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing wilayah.

“Bisa kita pertimbangkan itu, tapi kami masih belum kami tetapkan karena pengajuan dari KPU Kota Balikpapan masih dalam pembahasan,” kata Rizal ketika dijumpai wartawan usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (8/7/2019).

Baca Juga: Dituding Sebar Hoaks KPPS Diracun, Rahmat Baequni Ditangkap Polisi

1. Anggaran Pilwali akan dimasukan dalam APBD 2020

IDN Times/M.Maulana

Rizal menjelaskan pihaknya saat ini masih mengkaji nilai anggaran yang diajukan oleh KPU Kota Balikpapan.

“Yang jelas anggaran akan kami masukkan dalam pembahasan APBD murni 2020, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” jelas Rizal.

Total anggaran yang diajukan oleh KPU Kota Balikpapan tercatat mencapai Rp70 miliar yang mencakup untuk biaya persiapan pelaksanaan di KPU Balikpapan senilai Rp 55 miliar, untuk Bawaslu Rp11 miliar dan aparat keamanan senilai Rp4 miliar.

Rizal menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan penentuan alokasi anggaran Pilwali Kota Balikpapan.

Pada tahap awal, Pemerintah Kota Balikpapan akan mengalokasikan dana Rp2 miliar untuk pelaksanaan launching Pilkada yang dijadwalkan September 2019 ini.

“Nanti perubahan hanya akan masuk anggaran untuk pelaksanaan launching sedangkan untuk persiapan Pilwali masih menunggu petunjuk teknis dan akan dimasukan di APBD murni 2020,” terangnya.

2. Agar tidak menimbulkan masalah, harus berhati-hati mengalokasikan anggaran

(Ilustrasi korupsi) IDN Times/Santi Dewi

Munculnya sejumlah kasus yang melibatkan pejabat daerah dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran, Rizal mengaku akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran.

Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga menyebabkan pejabat yang bersangkutan menjadi tersangkut masalah. Terutama menyangkut anggaran Pilkada yang merupakan dana hibah dari Pemerintah Daerah yang rawan ketika terjadi kesalahan dalam proses penganggaran.

“Kita harus berhati-hati dalam penentuan anggaran, makanya kami menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri,” jelasnya.

Baca Juga: Langgar Kode Etik, 7 Anggota KPPS Pemilu 2019 di Bantul Diberhentikan

Topik:
Kalimantan Timur
balikpapan
KPPS
gaji
Berita Terkini Lainnya

Cuaca Hari Ini 5 Agustus 2023: Balikpapan Cerah Berawan Siang dan Sore Hari

Gadis 28 Tahun Gelapkan Uang Yayasan di Pontianak Rp4 Miliar

Ratusan Kasus Kanker yang Mengancam Anak-Anak di Kalsel

Baterai Tower Telkomsel dan Indosat Dicuri, Komplotan Jual Rp130 Juta

Operasi Pasar, Pertamina Salurkan 43.000 Tabung Elpiji di Kaltim

Oknum Guru di Pontianak Cabuli Siswanya, Korban Dibawa ke Hotel

Sandiaga Uno Ziarah Makam Raja Banjar di Kalimantan Selatan

Pembangunan IKN Dipastikan Tetap Pertahankan Kearifan Lokal

Cuaca Hari Ini 4 Agustus 2023: Balikpapan Cerah Berawan Siang Hari, Sore Cerah

Edarkan Sabu di Pasar, Warga Muara Komang Dibekuk Polres Paser