PKL Pelabuhan Semayang Mengadu ke DPRD Balikpapan
Omzet menurun, PKL liar semakin marak
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pelabuhan Semayang Balikpapan mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan pada Rabu (8/1). Para pedagang ini menuntut kejelasan nasib mereka berjualan di kawasan pelabuhan,
Mereka merupakan PKL resmi yang dibina oleh PT Pelindo V Balikpapan, namun justru terancam dengan semakin maraknya PKL liar di sekitar area Pelabuhan Semayang Balikpapan.
“Kami meminta penertiban terhadap PKL yang berada di luar pelabuhan. Sejak direlokasi, hingga saat ini kami sudah berjualan 22 bulan dan bayar Rp3 juta se bulan. Namun omzet kami terus menurun karena marak PKL liar di sekitar areal pelabuhan,” kata Koordinator PKL Pelabuhan Semayang Amir Syarifudin ketika diwawancarai wartawan di DPRD Kota Balikpapan, Rabu (8/1).
Baca Juga: Narkoba dan Pencurian Masih Merajai Perkara di PN Balikpapan
1. Omzet menurun, biaya sewa dinaikkan
Untuk meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Semayang Balikpapan, sejak awal tahun 2018, PT Pelindo (Persero) V Balikpapan melakukan sejumlah penataan di kawasan pelabuhan. Penataan ini termasuk melakukan relokasi sejumlah PKL di areal parkir pelabuhan di lantai 2 ruang tunggu penumpang.
Dalam kegiatan relokasi tersebut, PT Pelindo V Balikpapan menyatakan komitmen untuk memberantas PKL liar yang berada di areal pagar pelabuhan, sehingga omzet penjualan mereka dapat tetap tercapai.
Kenyataannya, jumlah PKL yang berjualan di sekitar area Pelabuhan Semayan justru semakin banyak. Akibatnya, omzet PKL resmi yang sudah direlokasi semakin menurun.
Amir menginginkan pihak Pelindo IV bertindak tegas terhadap keberadaan PKL yang ada di luar pelabuhan. Sebab PKL liar mengakibatkan mereka mengalami kekurangan omzet. Ditambah lagi ada kewajiban membayar biaya sewa kios yang semakin menyulitkan posisi mereka sebagai pedagang resmi di Pelabuhan Semayang.
“Dulu saat berjualan di kawasan parkir pelabuhan kami cuma bayar Rp 110 ribu. Sekarang kan sudah direlokasi ke lantai dua pelabuhan bayar Rp3 juta per bulan. Kalau PKL di liar dibiarkan kami jelas kekurangan omzet,” ujarnya.
Akibat kondisi ini, menurut Amir, banyak pedagang yang sudah menunggak pembayaran karena omzet penjualan mereka tak tercapai.
Baca Juga: Penggunaan Garbarata di Pelabuhan Semayang, Serasa di Bandara!