TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Angkasa Pura dan KPK Kerja Sama dalam Pencegahan Pidana Korupsi

Peningkatan sistem internal milik perusahaan

Perjanjian kerja sama antara PT Angkasa Pura (Persero) dengan KPK di Jakarta, Selasa (2/3/2021). (IDN Times/Istimewa)
Verified
Sri Wibisono

Balikpapan, IDN Times - PT Angkasa Pura I (Persero) sepakat untuk menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kedua lembaga menandatangani perjanjian kerja sama di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (2/3/2021).

"Perjanjian kerja sama ini merupakan sebuah upaya dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dalam press release ke media.

Faik mengatakan, Angkasa Pura punya komitmen dalam menegakkan prinsip pemberantasan seluruh praktik korupsi. Ini menjadi tanggung jawab mereka, sebagai perusahaan BUMN yang memegang prinsip good corporate covernance (GCG).

Baca Juga: Prostitusi Online di Balikpapan, Polisi Masih Buru Satu Pelaku

1. Penguatan sistem internal di Angkasa Pura

Dok. Angkasa Pura II

Setelah perjanjian kerja sama ini, kedua Lembaga sepakat menjalin sinergi dalam penguatan aturan sistem internal di perusahaan, dalam pengelolaan pengaduan, penanganan, kegiatan bersama penanganan, dan pertukaran data.

Faik berharap, kerja sama ini mampu menciptakan sistem penanganan pengaduan praktik KKN di internal Angkasa Pura. Kerja sama dengan KPK menjadi upaya Angkasa Pura memperkuat sistem whistleblowing diamanatkan Kementerian BUMN.

“Tentunya, segala proses pengaduan akan tetap mengutamakan prinsip kerahasiaan," tegasnya.

2. Pencegahan penting dalam pemberantasan korupsi

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, kerja sama dua lembaga dimaksudkan untuk menghindarkan perusahaan BUMN dari tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga penegak hukum, menurutnya, KPK punya kewajiban agar perusahaan BUMN mampu mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Terhindar dari fraud dan tindak pidana korupsi," ujar Firli.

Dalam hal ini, KPK siap membantu, memonitor, serta mengevaluasi sistem di BUMN agar berjalan semestinya. Khususnya dalam pembuatan aturan lebih efektif pencegahan praktik korupsi.

Firli menyatakan, bahwa hal paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pencegahan dini dengan menghindarkan potensi kerugian.

Baca Juga: Terombang-ambing di Teluk Balikpapan, 20 WNA Ukraina Berhasil Selamat

Topik:
Kalimantan Timur
balikpapan
samarinda
Update me
Angkasa Pura I
KPK
whistleblower
Berita Terkini Lainnya

OIKN Bertekad Turut Terkoneksi Gerakan Global Tujuan SDGs

Korban Penganiayaan di Bukit Subur PPU Pertanyakan Sajam Tersangka

Pemkot Banjarmasin Ingatkan Penggalangan Dana Harus Berizin

BBT Inventarisasi Penguasaan tanah Bandara VVIP dan Jalan Tol

Berenang di Pantai Nipah-nipah, Seorang Bocah Meninggal Diseret Ombak 

PLN Bantu Pemasangan Instalasi Listrik Seribu KK Tak Mampu di Kalsel

Bakesbangpol Kalbar Salurkan Hibah Rp6,6 Miliar pada 12 Parpol

10 Destinasi Wisata di Kabupaten PPU, Daerah Asal IKN  

4 Pelabuhan di Kaltim Memuat Barang Ekspor Senilai 14,55 Miliar Dolar

Satpol PP Kaltim Tertibkan Spanduk Kampanye Politik di Jalanan