Pandemik Mereda, Angka Kemiskinan di Banjarmasin Malah Meningkat

2. Indeks pembangunan manusia di Banjarmasin cukup tinggi

Lantas bagaimana cara BPS menetapkan data miskin di setiap daerah itu? Menurut Nuruddin, seorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada di bawah Rp20 ribu per hari. 

Atau kalau ditotal, pengeluaran keluarga miskin berada di kisaran Rp600 ribu per bulan. 

"Mengukur pengeluaran itu dianggap efektif bila dibanding dengan mengambil sisi pendapatan. Kalau pendapatan bisa saja diperoleh di luar dari gaji atau upah. Cara ini juga dilakukan dunia," katanya.

Meskipun demikian, Nuruddin menyatakan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Banjarmasin tahun 2021 terbesar kedua di Kalsel yakni sebesar 77,57 persen. Angka ini di atas rata-rata kota/kabupaten di Kalsel yang mencapai 71,28 dan masih di bawah Banjarbaru 79,26 persen. 

IPM sendiri bisa dirumuskan berdasarkan perhitungan laporan data ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari masing-masing kota/kabupaten. 

3. Data miskin banyak salah sasaran

Di lapangan sendiri, banyak di antara warga Banjarmasin yang mengeluhkan tidak terlindungi program jaring pengaman sosial dari pemerintah. Banyak faktor non teknis menjadi kendala, seperti luput dari pendataan BPS, kelalaian dari RT, hingga keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan kucuran bantuan dari pemerintah. 

Hingga malah orang-orang kategori mampu yang bisa menikmati dana bantuan pemerintah. 

Seperti yang dialami Ainun (55), warga Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin yang sama sekali tidak pernah merasakan bantuan dari pemerintah. Padahal semestinya, Ainun ini masuk kategori miskin sehingga berhak atas bantuan di masa-masa pandemik maupun pasca kenaikan harga BBM. 

Penghasilannya sebagai tukang pijat sungguh tidak menentu. Terkadang mendapat uang untuk makan dalam sehari saja sudah merupakan anugerah. 

Dalam usianya tidak muda ini, Ainun mengaku tidak memiliki energi untuk memperoleh rezeki tambahan. Saat ini, sebenarnya ia sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat. 

Tentunya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. 

"Rumah menyewa, pendapatan dari pijat tak menentu bulan ini saja tidak bisa bayar kontrakan yang tercatat dua bulan sudah. Saya harap kami dapat bansos dari pemerintah," keluh Ainun yang sudah berulang kali melaporkan kondisinya ke RT setempat.

4. Warga miskin mengeluhkan ke Dinas Sosial Banjarmasin

Fenomena masyarakat tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Sahbana. Ia mengaku kerap menerima keluhan langsung dari masyarakat yang mengadu ke Kantor Dinsos Kota Banjarmasin.

Karenanya, persoalan kemiskinan di Banjarmasin ini menjadi perhatian Dinsos. 

Dolly bahkan sudah melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) Banjarmasin. Tujuannya untuk memangkas kesenjangan sosial di antara masyarakat di mana bansos diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. 

Pemkot Banjarmasin punya kategori warga miskin yang berhak memperoleh bansos, yakni keluarga penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, Dinsos Banjarmasin pun menilai kondisi perabotan keluarga miskin ini. 

"Sekarang ini kami yang langsung melakukan verifikasi data yang diserahkan RT. Jadi yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan," katanya.