TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemprov Kaltim Mendukung Penggunaan Mobil Dinas Bertenaga Listrik

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat

Petugas memeriksa mobil yang melakukan pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/9/2022). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nz

Samarinda, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menegaskan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengonversi mobil listrik untuk kedinasan. 

"Kita dukung dong, harus itu," ucap Wagub Hadi Mulyadi, menjawab pertanyaan awak media usai melepas Defile Mobil Hias Temu Karya Taman Budaya (TKTB) ke XXI Tahun 2022 di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda di akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (19/9/2022). 

Baca Juga: Diserempet Mobil, Barang Penyapu Jalan di Samarinda Malah Dicuri OTK

1. Mempersiapkan fasilitas pendukung

Penegasan itu disampaikan Wagub Hadi Mulyadi atas pertanyaan media terkait instruksi Presiden Jokowi tentang kendaraan listrik untuk kendaraan dinas sehari-hari di lingkup pemerintah pusat dan daerah.

Namun lanjut mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini, terpenting adalah disiapkan fasilitas pendukungnya, seperti stasiun-stasiun pengisian energi listriknya.

Dan tidak kalah pentingnya menurut dia, pemerintah harus melakukan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang ada saat ini.

"Ya agar tidak mubazir, jangan sampai tidak termanfaatkan secara baik, hanya gara-gara dikonversi ke mobil listrik," jelasnya. 

2. Pemda harus melakukan pendataan kendaraan dinas

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Potret ini diambil sebelum COVID-19 melanda Benua Etam (IDN Times/Yuda Almerio)

Orang nomor dua Benua Etam ini pun mengakui belum ada pembahasan secara spesifik terhadap rencana peralihan kendaraan dinas milik pemerintah. Khususnya, pembahasan terkait berapa banyak kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) yang akan diganti ke mobil listrik.

Termasuk pembahasan tentang anggaran yang diperlukan untuk pengadaan atau pembelian kendaraan listrik tersebut. Juga penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukungnya.

"Yang pasti itu secara gradual ya, secara bertahap lah dilakukan pemerintah," pungkasnya.

Baca Juga: Petugas Lapas Samarinda Temukan Sabu di Dalam Sayur Nangka Pengunjung 

Berita Terkini Lainnya