Perlindungan Warga IKN dari Mafia Tanah dengan Penerapan Land Freezing

2. Tidak ada aturan yang dilanggar dalam peraturan gubernur tersebut

Sementara menurut akademisi dari Universitas Balikpapan Dr Muhammad Nadzir SH MHum, tidak ada aturan yang dilanggar dalam peraturan gubernur tersebut.

"Namun jika mau menguji  pelaksanaan land freezing bisa diuji melalui permohonan pada Mahkamah Agung, karena objeknya adalah peraturan gubernur," kata  Nazir.

Lebih lanjut, dia mengingatkan  perlu  diwaspadai dampak dari pelaksanaan land freezing tersebut terkait adanya transaksi tanah secara informal atau di bawah tangan yang tetap mungkin terjadi di lapangan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak kuat kedudukan hukumnya.

Menurutnya, dampak dari pembelian tanah secara informal tersebut, bisa berdampak terganggunya proses pengadaan  tanah  untuk  pembangunan oleh pemerintah.

Contohnya secara hukum, tanah tersebut milik warga bernama A, namun sebenarnya tanah milik A tersebut sudah dibeli oleh pemilik modal, sehingga dalam prosesnya nanti pemilik modal akan mempengaruhi warga bernama A, terkait besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah.