Serapan Dana Bagi Hasil SDA dan Reboisasi Kaltim Rendah
Evaluasi Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Kaltim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Joko Istanto mengakui serapan dana bagi hasil sumber daya alam dan reboisasi (DBH SDA-DR) mereka masih sangat rendah. Dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses, dan adanya pergeseran yang menyesuaikan dengan nomanklatur.
“Surat Sekjen Kemendagri baru terbit April lalu, dan sekarang ini kita dalam proses menunggu surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim untuk mendahului APBD Perubahan," kata Joko dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Jumat (22/7/2022).
Baca Juga: Kasus COVID-19 di Kaltim Dinilai Masih Dinamis dan Fluktuatif
1. Kendala dihadapi Dinas Kehutanan Kaltim
Walaupun demikian, lanjut Joko, tentu tidak bisa menyelesaikannya secara 100 persen, karena keterbatasan waktu, yang kini tinggal beberapa bulan lagi, dan ini kendala yang dihadapi.
"Apabila ini sudah jalan, Insya Allah kami akan berlari secepat mungkin agar tidak jauh tertinggal,” tegasnya dalam rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan Pembahasan Pengelolaan DBH SDA-DR Tahun Anggaran 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, di Ballroom Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya pada Selasa 19 Juli 2022.
“Tentu kami akan terus komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan agar dapat menyelesaikan keterlambatan pengelontoran DBH SDA-DR secara bersama-sama,” tandasnya.
Baca Juga: Dewan Ketahanan Nasional Temui Wakil Gubernur Kaltim