DPRD Kaltim Segera Ajukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Isran

2. Selain hak angket, amunisi bertambah satu yakni hak interpelasi

Empat hari berlalu sejumlah anggota Parlemen Karang Paci--sebutan DPRD Kaltim pun siap dengan langkah ini. Selain hak angket, para anggota dewan juga menyiapkan hak interpelasi.

Lantas apa sebenarnya hak angket dan interpelasi itu? Singkatnya, hak angket adalah hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Sementara hak interpelasi adalah hak DPR/DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

"Ya ada yang memilih hak angket dan hak interpelasi. Anggota DPRD terbagi menjadi dua kubu," sebutnya.

3. Segera diajukan ke ketua DPRD Kaltim kemudian diparipurnakan

Walaupun demikian, Udin, sapaan karibnya tak terlalu mempersoalkan sebab kedua hak istimewa itu sama-sama punya tujuan serupa. Intinya meminta kejelasan mengenai status Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim yang sah.

Untuk detailnya saat ini, ada 15 suara yang telah menyetujui hak interpelasi, yakni PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PKS.

Sementara jumlah suara untuk hak angket ada 12 aspirasi yang mana PKB, PKS dan PPP juga turut ambil bagian.

Untuk melayangkan hak interpelasi dan hak angket syaratnya sudah terpenuhi. Minimal dua fraksi dan delapan kursi. Setelah disepakati maka langkah hak ini bisa diajukan kepada ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK kemudian diparipurnakan.

"Mungkin yang kami lakukan dulu itu hak interpelasi lalu hak angket," terangnya.