Gubernur Isran Noor Tak Tuntas Jawab Pertanyaan Tim Pansus IKN

2. Kaltim tak boleh menggunakan lahan produktif

Anggota Tim Pansus lainnya, Bambang Haryo Soekartono, menerangkan bila 49 ribu hektare lahan di tahap pembangunan awal IKN itu sudah cukup luas namun yang perlu diingat ialah Pemprov Kaltim jangan sampai menggunakan lahan produktif.

“Di Jawa sudah banyak hilang, Kaltim jangan sampai lah,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Bambang tak menampik bila kerja Tim Pansus ini termasuk maraton. Nantinya sesudah berdiskusi dengan Pemprov Kaltim, tahap lanjutannya ialah musyawarah dengan kementerian terkait. Mulai dari sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan serta keamanan.

“Sebab hingga saat ini belum ada kajian mendalam dengan DPR RI termasuk urusan anggaran. Setidaknya legislator dilibatkan,” sebutnya.

3. Pemerintah harus menjamin urusan lingkungan

Sementara itu, Nur Hayati dari Fraksi PPP turut menimpali, bila agenda pemindahan ibu kota negara ini harus jelas. Jangan sampai masyarakat Kaltim tak dilibatkan dalam prosesnya.

Terutama urusan ekonomi dan sosial, yang erat kaitannya dengan potensi konflik. Pun demikian dengan hutan dan lingkungan. Hutan Bumi Mulawarman ini merupakan salah satu paru-paru dunia.

“Memangkas 40 ribu hektare hutan itu luas, jadi pemerintah harus bisa menggaransi tak merusak hutan atau lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Hetifah dari Fraksi Golkar meminta Kaltim harus waspada. Jangan sampai IKN ini menjadi iming-iming belaka dan bagaimanapun dalam prosesnya Kaltim harus dibantu.

“Pusat harus mengajak pemerintah daerah berkontribusi dalam prosesnya. Jangan menjadi penonton,” sebutnya.