Parpol Pungut Biaya Balon Wali Kota Samarinda, Sanksi Pidana Menanti

2. Sanksi administrasi dan pidana menanti

Dia berpendapat, bila melanggar parpol bakal diganjar sanksi administratif hingga pidana. Rinciannya begini, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan parpol atau gabungan parpol yang menerima kompensasi saat proses pencalonan, bakal dilarang mengajukan calon untuk periode berikutnya di daerah yang sama tempat pilkada berlangsung. "Bahkan, ada denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima," sebutnya.

Sedangkan untuk pidananya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, khususnya pasal 187B dan 187C.

"Tetapi ini berlaku bagi anggota parpol atau anggota gabungan parpol yang menerima imbalan, dan orang atau lembaga yang memberi imbalan," rincinya.

3. Biaya pendaftaran bisa membentuk sikap permisif terhadap politik uang

Lebih lanjut, Castro menerangkan, biaya pendaftaran yang dijadikan syarat oleh parpol punya sejumlah dampak, misalnya saja membatasi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Lalu, modal politik itu tak selamanya mengenai finansial, lebih penting kecakapan, integritas, rekam jejak dan keberpihakan. Soal pendanaan, negara-lah yang harus bertanggungjawab menyediakan.

Yang kedua, tentu saja menyangkut edukasi politik bagi masyarakat. Upaya untuk melegalkan politik uang secara transaksional akan memengaruhi tingkat kemampuan dan kecerdasan politik masyarakat (political efficacy).

"Perilaku parpol ini akan membentuk pola pikir bahwa politik uang adalah hal yang biasa," katanya.