Pemprov Kaltim Pecat 62 ASN Korup, Pemkot Samarinda Menanti Inkrah

2. Pemkot Samarinda lewat Itda juga ikut mencari bukti

Bila pihak Kejari Samarinda berpacu dengan waktu untuk melengkapi berkas menuju persidangan. Maka, Pemkot Samarinda lewat Inspektorat Daerah (Itda) melakukan hal senada, yakni mengumpulkan bukti mengenai dugaan keterlibatan para ASN Pemkot Samarinda dalam perkara korupsi tersebut. Wajar saja, sebab waktu penahanan ketiganya hanya 20 hari ditambah 40 hari perpanjangan. Setelahnya harus dilepas demi hukum.

“Makanya kami juga sedang menanti. Sebab mereka (ASN) yang terlibat ini bisa jadi tahu, tak mengetahui dan terjebak sistem sebab semuanya belum tentu memahami aturan,” imbuhnya.

3. Di Kaltim ada 62 ASN korup diberhentikan tidak hormat

Persoalan ASN tersandung kasus hukum itu bukan hal baru. Juni lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan sebanyak 2.357 PNS yang harus diberhentikan secara tidak hormat karena tersandung masalah hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 2.259 PNS berada di lingkup pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Nusantara.

Untuk persoalan hukum itu, Pemprov Kaltim tak beri ampun sebab data dari Sekretariat Pemprov Kaltim menyebut sebanyak 62 oknum harus rela melepas seragam ASN-nya karena terlibat kasus korupsi.

Dari 62 orang itu, sebanyak 14 ASN berasal dari Pemprov Kaltim. Sisanya, ASN dari 10 Kabupaten/kota di Kaltim. Langkah pemecatan itu dilakukan setelah keluar putusan inkrah.

Bila Sulaiman Sade dan Miftachul terbukti bersalah maka mereka juga harus merasakan hal serupa, namun saat ini jaksa masih melakukan penyidikan.