Persoalan HAM dan Kasus Korupsi di Kaltim Mewarnai Lima Tahun Jokowi
Berharap persoalan HAM di Kaltim bisa dituntaskan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Bersama Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memerintah Indonesia untuk kali kedua. Kabinet Indonesia Maju sudah sah terbentuk. Sebanyak 38 menteri telah dipilih. Sejumlah menteri bertahan dan melanjutkan membantu presiden selama 2 periode, namun sebagian berganti wajah baru.
Walaupun pemerintahan Jokowi selama lima tahun yakni periode 2014-2019 dianggap sukses dari segi pembangunan infrastruktur, namun tidak dengan sektor lain misalnya saja penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM).
"Di Kaltim ada 35 nyawa melayang karena lubang bekas tambang. Hingga sekarang penyelesaiannya belum jelas," kata Herdiansyah Hamzah, akademisi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman (Unmul) yang juga penggiat anti korupsi, pada Rabu (23/10).
Baca Juga: OTT KPK di Kaltim, Kementerian PUPR akan Pecat Personel yang Korupsi
1. Janji presiden menuntaskan kasus HAM belum ditunaikan
Lima tahun Jokowi memerintah, lanjutnya, penuntasan kasus HAM di Indonesia dan Kaltim secara khusus, belum menemui titik terang. Padahal, dalam kampanye lima tahun lalu mantan gubernur DKI Jakarta itu janji mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM.
Dia pun heran apa yang membuat orang nomor satu di Indonesia itu bergeming, seolah tak melakukan apa-apa untuk persoalan HAM. Padahal sebagai presiden, Jokowi punya kendali utama dalam menyelesaikan perkara ini.
"Tak hanya itu, dia bahkan punya perangkat dan instrumen yang memadai untuk mengambil tindakan hukum, baik dari sisi administrasi maupun aspek pidana," terang Castro, sapaan karibnya.
Kata Castro, sayangnya hal tersebut sama sekali tidak dilakukan. Bahkan aksi Kamisan Kaltim yang sudah berjalan 115 minggu juga tak mendapat respons dari pemerintah, padahal aksi itu berlangsung di depan kantor Gubernur Kaltim saban Kamis.
Lebih ironis, aksi Kamisan di Jakarta yang dimulai dari 2007 namun hingga sekarang ditengok pun tidak oleh pemimpin negara.
"Seharusnya sebagai pemimpin yang baik, pasti memberikan respons baik pula bukan diam saja," tuturnya.
Baca Juga: [BREAKING] KPK Tetapkan 3 Tersangka Proyek Pengadaan Jalan di Kaltim