Praktik Korupsi Perusda di Kaltim, Ini Kata Dosen Hukum Unmul

2. Jangan memilih mantan koruptor dan figur bermasalah masuk dalam tubuh perusda

Sehubungan itu, Herdiansyah meminta pemerintah daerah (pemda) menjadikan penanganan kasus tersebut sebagai momentum pembenahan diri. Secara tegas, ia meminta audit massal diberlakukan terhadap seluruh perusda ada di Kaltim. 

“Selama ini memang tidak ada mekanisme audit yang memadai terhadap perusda, baik audit internal maupun eksternal," paparnya. 

Selain itu, Herdiansyah menyarankan, pemda lebih selektif dalam proses penjaringan pejabat di tubuh perusda. Mekanisme pengawasan pun harus ditingkatkan. 

"Usulan gulir jabatan per tiga tahun sekali tidak efektif menghindari perbuatan melawan hukum," paparnya. 

Dalam kasus MGRM, Herdiansyah menyoal rekam jejak tersangka yang diduga terlibat praktik suap korupsi Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Rudi sendiri sudah divonis bersalah dalam kasus itu. 

“Penempatan pejabat perusda harus betul-betul mempertimbangkan integritas dan rekam jejak. Jangan pilih orang-orang bermasalah," kata Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Unmul.