TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Soal Asesmen Pengganti UN, MKKS Kaltim Belum Dapat Informasi Resmi

Semua detail soal AKM didapatkan dari media massa

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Samarinda, IDN Times - Ujian nasional bakal ditiadakan tahun depan. Penggantinya adalah penilaian melalui asesmen kompetensi minimum (AKM). Meski demikian Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim belum menerima kabar tersebut.

 “Kami belum dapatkan sosialisasi resmi tentang AKM. Kami juga tak mengetahui gambaran pasti seperti apa program tersebut,” ujar Abdul Rozak Fakhrudin, wakil ketua MKKS Kaltim, saat dikonfirmasi pada Jumat (23/10/2020) petang.

Baca Juga: Perpustakaan Jalanan, Membangun Semangat Literasi di Samarinda

1. Semua informasi mengenai AKM didapatkan dari media massa

Ilustrasi ujian (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Detail informasi mengenai AKM pun hanya diketahui Rozak dari media massa. Belum ada rilis resmi dari Dinas Pendidikan Kaltim atau pun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lantaran belum ada penyampaian tersebut sekolah belum bisa mengukur standar kelulusan yang harus dicapai peserta didik. Sepengetahuan awal, AKM ini diikuti oleh murid kelas V untuk SD. Kelas VIII untuk SMP dan XI untuk SMA sederajat.

“Tapi kami belum mengetahui juknisnya, sehingga kami pun tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan,” terangnya.

2. Semua sekolah belum siap untuk mekanisme pengganti UN tahun depan

Ilustrasi persiapan UN sekolah. ANTARA FOTO/Fauzan

Sebagai informasi, dalam AKM nanti bakal ada tiga penilaian. Pertama itu numerasi, kemampuan siswa menganalisis menggunakan angka. Lalu ada literasi. Penilaian kompetensi tersebut tak hanya soal kapabilitas pelajar membaca, namun juga menganilis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut.

Dengan demikian tak lagi berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi, tetapi kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar. Ada pula survei karakter. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui data secara nasional. Sistem sudah bekerja baik atau tidak. Survei karakter bakal jadi acuan bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah buat siswa lebih bahagia. Dengan demikian, sistem ini jadi cermin bukan beban lantaran hasilkan autokritik.

“Semua sekolah juga belum bersiap untuk mekanisme pengganti UN ini karena memang banyak harus dirampungkan,” sebutnya.

Baca Juga: Jembatan Pulau Balang Segera Terkoneksi, Tapi Terkendala Jalan

Berita Terkini Lainnya