DPRD Minta Pemkot Balikpapan Segera Serahkan Data Bansos COVID-19
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Tohari Azis (IDN Times/Maulana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota agar segera menyelesaikan proses pendataan terhadap masyarakat yang terkena dampak sosial akibat penyebaran virus corona atau COVID-19.
Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana penerapan kebijakan Pengetatan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan di Kota Balikpapan untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus corona.
"Kita minta agar Pemerintah Kota segera menyerahkan data lebih cepat, supaya kita lihat dulu anggaran yang diajukan buat apa saja," kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Tohari Azis kepada wartawan di kantornya, Kamis (17/4).
1. DPRD belum menerima rincian anggaran
Pixabay/stevepbBerdasarkan usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan total anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai program penanggulangan penyebaran virus corona di Balikpapan mencapai Rp 240,7 miliar.
Usulan anggaran itu termasuk untuk program penyediaan jaring pengaman sosial senilai Rp73,7 miliar. Setiap kepala keluarga yang terkena dampak sosial akibat penyebaran virus corona akan diberikan santunan senilai Rp 334 ribu selama tiga bulan.
Sementara, sisanya lainnya akan dipergunakan untuk penyediaan layanan dan pengadaan alat kesehatan, serta pembiayaan dampak ekonomi akibat COVID-19.
Tohari menyampaikan bahwa pihak legislatif siap mendukung seluruh program yang diajukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk membantu penanganan penanggulangan COVID-19.
"Selama untuk penanggulangan COVID-19,kami mendukung, tapi kan pendataan dari eksekutif (Pemkot Balikpapan), kita lihat dulu rincian anggaran buat apa saja," jelasnya.
Baca Juga: Anggaran Dialihkan, 30 Pejabat Pemkot Balikpapan Tidak Dapat THR
2. Penerima bansos harus merata
Screenshoot video pembagian sembako untuk driver ojol di Surabaya. IDN Times/IstimewaTerutama menyangkut pendataan terhadap masyarakat yang terkena dampak sosial akibat virus corona, agar distribusi bantuan yang dibagikan dapat merata.
Menurutnya, Pemerintah Kota Balikpapan perlumembuat aturan yang jelas dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak sehingga tidak hanya terfokus pada satu kelompok.
"Harus ada kejelian, selama ini yang diwacanakan cuma ojol (ojek online), padahal kan banyak yang terdampak, seperti pekerja bangunan yang tidak ada pekerjaan selama corona, kalau gakin kan pasti dapat," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota segera membuat aturan yang jelas dalam melakukan pendataan dan pengawasan dengan melibatkan pihak kelurahan dan RT.
"Jangan ketika mengajukan anggaran, rapatnya hari ini, bahannya hari ini. Harusnya datanya diserahkan sedini mungkin," tegasnya.
3. Data penerima bansos bertambah
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi (IDN Times / Haikal)Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pembaharuan terhadap data penerima bantuan sosial dengan melibatkan pihak kelurahan dan RT.
Sebelumnya tersedia data dari Dinas Sosial penerima bansos di Kota Balikpapan mencapai 9 ribu orang lebih. Namun data tersebut kemudian diperbaharui untuk melakukan pendataan ulang terhadap data tambahan dari masing-masing RT dan kelurahan terkait jumlah warga yang terkena dampak sosial akibat penyebaran virus corona.
"Kemarin kita sudah melakukan pendataan lewat Dinas Sosial, namun ada beberapa RT yang minta ada penambahan, dan sekarang sudah direvisi dengan berkoordinasi dengan pihak kelurahan," jelas Rizal.
Baca Juga: Dana Pusat dan Provinsi Dipangkas, Balikpapan Kencangkan Ikat Pinggang
