Jalan Tol, Proyek Megah yang Membuat Warga Sekitarnya Meringis
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km siap beroperasi (dok. Jasa Marga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pembangunan jalan tol yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, menjadi salah satu proyek strategis yang membawa dampak besar di setiap daerah.
Hasil yang diberikan, mulai dari peningkatan ekonomi, kecepatan menuju titik kawasan satu ke kawasan lainnya menjadi sekian dari manfaat mega proyek ini.
Namun di balik itu semua pemerintah juga harus berhadapan dengan para pemilik lahan yang terdampak dari pengerjaan ini. Yakni bayang-bayang persoalan ganti rugi lahan juga ikut mengitari.
Jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur (Kaltim) masih banyak warga pemilik lahan terdampak. Mereka mengklaim belum mendapat kompensasi atas beton yang berdiri di tanah mereka. Yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan.
Meski berkali-kali disuarakan, nyatanya hingga kini belum ada titik terang untuk persoalan tersebut.
Sampai akhirnya terdengar beberapa kali aksi dilakukan.
1. Empat tahun tak ada kejelasan
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km siap beroperasi. (dok. Jasa Marga)Keresahan itu akhirnya ditumpahkan Drinus Arruan, warga Kilometer 38 Samboja. Dia harus berjuang mendapatkan haknya dari 2 hektare tanahnya yang kini menjadi akses jalur cepat di Kaltim.
Jika diingat-ingatnya, saat itu sekitar tahun 2018 soal pembangunan jalan tol ini memang sudah pernah dibicarakan oleh pemerintah kepadanya dan puluhan warga lainnya. Tapi siapa sangka, belum ada pembicaraan lebih jauh proyek itu tetap dijalankan dan telah diubah menjadi hak pengelolaan lahan (HPL) negara.
"Sampai sekarang itu jadinya belum diganti. Sekarang sih lagi diurus di Jakarta," kata dia.
Baca Juga: Warga Gelar Tikar dan Tiduran di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2. Baru mengganti rugi tanaman saja
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AUsai pembalikan lahan warga menjadi HPL itu, Drinus mengungkapkan jika pemerintah hanya baru mengganti tanaman yang ada di lahan itu saja. Padahal seharusnya tanahnya juga turut diganti rugi.
Inilah yang menjadi kebingungan warga. Apalagi sampai menginjak tahun 2022 ini persoalan ganti rugi itu tak kunjung selesai.
"Kami sampai melakukan banyak cara agar dapat didengar, melakukan aksi di saat pak Jokowi datang tapi tetap saja belum ada kelanjutannya," terang pria berusia 60 tahun ini.
Sebenarnya sempat sekali dirinya sudah bertemu dengan Jokowi saat kunjungan kerja orang nomor 1 di Indonesia itu pada tahun 2019 lalu. Bahkan sudah menyerahkan data terkait ganti rugi dan lahan yang terdampak.
Tapi lagi-lagi Drinus tak tahu sudah sampai mana dan apa yang terjadi pada data itu di Jakarta.
3. Kecewa aspirasi dihalangi aparat
Jalan Merdeka Barat mulai ditutup dengan kawat berduri yang dibentangkan menutupi jalan pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Dan lagi dirinya sebenarnya tak habis pikir dengan segala tindakan pemerintah dan aparat yang selalu saja meredam mereka, saat akan menyampaikan aspirasi.
Padahal itu mereka lakukan demi bisa mendapatkan kembali hak mereka yang dipakai oleh pemerintah.
Sebagai contoh diberikan Drinus, ketika ia bersama puluhan warga lainnya hendak turun ke jalan tol untuk melakukan aksi. Pasti selalu saja tak berjalan mulus. Sebab belum mereka sampai di sana TNI-Polri sudah lebih dulu menduduki jalan tol tersebut.
"Kami dibilangin, jangan mengganggu jalan karena itu proyek strategis. Bahkan kadang dua minggu sebelum kami turun TNI-Polri sudah tahu duluan," tutur dia.
Lanjutnya, hal ini pastinya memberikan rada kecewa bagi warga di sana. Belum lagi ketika jika jumlah aparat yang datang tak sebanding dengan mereka yang dapat dihitung dalam beberapa ke depan saja. Yang membuat suara mereka berujung kembali tak terdengar.
Baca Juga: Warga Blokade Ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
