AJI Meminta Perlindungan bagi Jurnalis Mencakup Empat Pilar
Massa Forum Jurnalis Medan menggelar aksi tutup mulut di depan Gedung Pemko Medan, Senin (19/4/2021). Mereka menuntut Wali Kota Bobby Afif Nasution untuk meminta maaf atas insiden dugaan perintangan dan intimidasi oleh tim pengamanan terhadap jurnalis beberapa waktu lalu. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta negara mengambil tanggung jawab dalam melindungi jurnalis. Apalagi menjelang Pemilu 2024, tren serangan dan ancaman yang dihadapi jurnalis kian kompleks juga meningkat jumlahnya.
Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengatakan, tanggung jawab keselamatan jurnalis sebatas dibebankan pada perusahaan media, organisasi profesi, dan Dewan Pers.
"Kita jangan lupa, negara ini juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi jurnalis. Kita perlu terobosan baru," kata Sasmito dalam Hari Kebebasan Pers Sedunia dan 25 Tahun Reformasi di Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023).
Menurutnya, seluruh pihak bisa mendorong mekanisme nasional, bagaimana lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KSP, Ombudsman, dan lainnya membuat mekanisme secara bersama-sama.
1. Membungkam kebebasan ekspresi
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta negara mengambil tanggung jawab dalam melindungi jurnalis, Senin (29/5/2023). Foto AJISenada diungkapkan USAID Deputy Mission Director in Indonesia (Wakil Direktur USAID Indonesia) Erin Nicholson. Banyak pemerintah di dunia yang menggunakan represi untuk membungkam kebebasan berekspresi. Di antaranya termasuk intimidasi, penahanan jurnalis, dan pembatasan internet.
Padahal, lanjut Erin, kemerdekaan pers sangat penting terutama selama pemilu. Kemampuan jurnalis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan independen akan mampu memberdayakan publik dalam membuat keputusan secara tepat.
"Kemerdekaan pers dalam pemilu bukan cuma soal prinsip, tapi juga perkara menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Jadi mari bekerja sama untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan pers, sehingga jurnalis dapat terus memainkan peran penting mereka," kata Erin.
Baca Juga: Faktor Utama Balikpapan akan Jadi Kota Terbesar di Indonesia Timur
2. Perlindungan para jurnalis penting dipikirkan
(Jurnalis di Bali memprotes pengubahan hukuman bagi pembunuh jurnalis Radar Bali) IDN Times/Imam RosidinBukan hanya bagi jurnalis, menurut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, perlindungan bagi organisasi media juga penting untuk dipikirkan. Ia mengakui hingga kini belum ada sistem dan mekanisme perlindungan tersebut. "Itulah kenapa kemudian periode ini pimpinan bersepakat untuk membangun satu sistem antara lain dengan melibatkan LPSK," ucap Ninik.
"Dan LPSK memang harus siap-siap. Jangan dibayangkan kekerasan pada jurnalis itu bentuknya hanya fisik pada orang, karena selama ini hanya fisik. Ya dilindungi, diberi pendampingan hukum, tapi perlindungan pada pers berbeda, salah satunya perlindungan pada website/portalnya," paparnya.
Selain itu, Ninik menambahkan, tanggung jawab memberikan perlindungan sebenarnya bukan hanya kewajiban pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Karena itu pula, Dewan Pers mengusulkan penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) kelak juga akan mempertimbangkan kebijakan pemda dalam mendukung atau melindungi pers.
3. Rekomendasi mekanisme perlindungan holistik
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jumat (3/3/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Pada acara diskusi publik bertajuk "Perlindungan Keamanan Holistik bagi Jurnalis Jelang Pemilu" yang didukung USAID dan Internews tersebut, Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas memaparkan rekomendasi AJI mengenai mekanisme perlindungan nasional bagi jurnalis yang diadopsi dari Dewan Eropa.
Rencana aksi nasional ini terdiri atas empat pilar keamanan jurnalis antara lain pencegahan, perlindungan, penuntutan dan, promosi.
"Ini perlu dileading juga oleh Dewan Pers dengan bekerja sama dengan lembaga negara lainnya yang memiliki layanan-layanan untuk melindungi jurnalis," ungkap Ika Ningtyas.
Baca Juga: Faktor Utama Balikpapan akan Jadi Kota Terbesar di Indonesia Timur