Ahli Ungkap Pendapat Beda tentang Terdakwa Korupsi Tambang di Kukar

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama, Sudirman menjelaskan bahwa batu bara yang terkandung di bawah permukaan tanah pada kawasan hak pengelolaan lahan (HPL) bukan merupakan milik pemegang sertifikat tanah. Menurut dia, pengelolaan komoditas tambang tersebut menjadi kewenangan pemerintah melalui mekanisme perizinan usaha pertambangan.

Dia menegaskan, audit kerugian keuangan negara harus didasarkan pada nilai kerugian yang riil dan terukur, bukan asumsi mengenai kepemilikan komoditas tambang.

Sudirman juga mengkritisi metode penghitungan kerugian yang hanya mengacu pada hasil penjualan batu bara dikurangi pembayaran royalti. Menurutnya, perhitungan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan.

"Standar audit tidak mengenal metode pendapatan, sehingga keliru jika kerugian dihitung dari hasil penjualan dikurangi royalti," ujarnya.

Dia menjelaskan, perhitungan dalam industri pertambangan harus memperhitungkan harga pokok penambangan, biaya operasional kantor, serta kewajiban pajak perusahaan kepada negara. Selain keterangan ahli akuntansi, persidangan juga menghadirkan ahli hukum pidana Prof Eva Zulfa yang menyoroti persoalan kedaluwarsa penuntutan terhadap salah satu terdakwa, Budiono Tanbun.

Menurut Eva, perkara yang menjerat Budiono telah melewati batas waktu penuntutan apabila dihitung sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi (KRA).

"Jelas untuk terdakwa Budiono Tanbun, kasus ini sudah masuk kedaluwarsa jika dihitung dari sejak berhentinya terdakwa sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi," kata Eva.

Dia merujuk Pasal 78 ayat (1) KUHP 1946 sebagai dasar hukum mengenai kedaluwarsa penuntutan. Ketentuan tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi posisi terdakwa.

Keterangan itu sejalan dengan pembelaan Budiono yang menyatakan telah melepaskan seluruh kewenangan manajemen operasional perusahaan sejak lama.

"Saya telah diberhentikan dari direksi sejak perusahaan diambil alih manajemen Singapura pada 2007, sehingga tidak terlibat lagi di kepengurusan PT KRA," ujar Budiono.

Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa juga menyampaikan keberatan terhadap langkah jaksa penuntut umum yang mengajukan berkas pemeriksaan dua ahli sebagai alat bukti surat.

Keberatan tersebut berkaitan dengan dokumen pemeriksaan ahli pertambangan Ahmad Redi dan ahli pertanahan Sri Winarsih. Penasihat hukum menilai penggunaan dokumen tersebut sebagai alat bukti surat berpotensi menghilangkan hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap para ahli di persidangan.

Penasihat hukum terdakwa, Andi Simangunsong, berpendapat bahwa Pasal 239 huruf c KUHAP mengharuskan keterangan ahli dalam bentuk surat dibuat secara mandiri oleh ahli, bukan diformulasikan oleh penyidik.

"Pasal 239 huruf c KUHAP mewajibkan bukti surat dibuat mandiri oleh ahli, sehingga formulasi penyidik membuatnya gugur dan sekadar bernilai affidavit," tegas Andi.