Anggota DPRD Mempawah Diduga Bakar Lahan, HMI Minta Polisi Periksa

Dugaan tersebut kemudian mendapat perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah. Organisasi mahasiswa itu meminta aparat penegak hukum segera memeriksa dugaan pembakaran lahan tersebut.

Ketua Umum HMI Cabang Mempawah, Abdul Rohman, menilai dugaan pembakaran tersebut perlu ditindaklanjuti karena terjadi ketika masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan petugas gabungan berjibaku menangani karhutla.

“Di saat masyarakat harus menghirup udara tidak sehat akibat asap tebal, serta jajaran TNI, Polri, relawan, dan petugas gabungan bersusah payah siang dan malam menanggulangi karhutla di lapangan, justru ada oknum anggota DPRD yang diduga malah sengaja melakukan pembakaran lahan,” kata Abdul Rohman, Minggu (20/9/2026).

Menurut Abdul, pejabat publik semestinya menjadi contoh dalam upaya pencegahan karhutla. Karena itu, dugaan pembakaran lahan yang disebut dilakukan untuk mempersiapkan penanaman sawit perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum.

“Seharusnya pejabat publik memberikan teladan yang baik kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Tindakan membakar lahan dengan dalih persiapan tanam sawit di musim kemarau ekstrem ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.

HMI Cabang Mempawah menyatakan akan menyiapkan langkah hukum atas dugaan tersebut. Abdul mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kami dari HMI Cabang Mempawah akan segera mengonsolidasikan tim dan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Kami mendesak pihak kepolisian dan Gakkum KLHK untuk segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini,” katanya.

Secara aturan, pembukaan lahan dengan cara membakar memang dilarang. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pasal 108 UU yang sama mengatur ancaman pidana penjara 3 hingga 10 tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar bagi pelanggaran tersebut.

Sementara itu, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur bahwa pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Abdul meminta penanganan dugaan tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak membedakan status pihak yang diperiksa.

“Hukum harus ditegakkan secara adil, tidak boleh ada tebang pilih hanya karena pelaku merupakan pejabat atau anggota dewan,” tukasnya.