Balikpapan Terancam Kehilangan Rp700 Miliar karena Masalah Ini
Balikpapan, IDN Times - Rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dipastikan bakal memberi dampak ke daerah, tak terkecuali Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Masud mendapat informasi besaran TKD dari pusat akan dipangkas hingga 75 persen.
"Ini kan pasti akan berdampak ke daerah. Makanya nanti kami melalui asosiasi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia/Apeksi) termasuk Pak Gubernur akan memfasilitasi pertemuan dengan kementerian untuk membahas isu ini ya," kata Rahmad, Rabu (10/9/2025).
1. TKD untuk Balikpapan berpotensi susut Rp700 miliar
Jika benar dipangkas, Rahmad menyebut Balikpapan berpotensi kehilangan Rp700 miliar TKD. "Dari sebelumnya sekitar Rp900 miliaran, mungkin nanti Balikpapan hanya mendapat Rp200 miliar saja kalau benar dilakukan pemangkasan," kata Rahmad.
Pemangkasan ini, kata Rahmad dipastikan bakal berpengaruh terhadap program-program pemerintah. "Kami masih berharap jangan dipotong. Karena pasti akan berdampak sangat tidak baik untuk pembangunan daerah," ujar dia.
2. Mulai siapkan rencana efisiensi
Kendati masih isu, Rahmad mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pemangkasan TKD dari pusat. Salah satunya adalah memangkas anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial.
"Yang menjadi program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan itu tidak boleh dipangkas. Mungkin yang sifatnya seremonial, bimtek atau perjalanan dinas," sebutnya.
3. Kaltim berpotensi kehilangan Rp4,5 Triliun
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyoroti pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK di Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Rudy mengungkapkan, APBN 2024 awalnya mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp919 triliun. Namun, kini jumlah tersebut tersisa hanya sekitar Rp650 triliun. Kondisi ini dipastikan akan memengaruhi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.
Ia mencontohkan dampaknya pada dana bagi hasil (DBH). Untuk Kaltim, DBH yang sebelumnya mencapai Rp6 triliun kini diproyeksikan hanya sekitar Rp1,4 triliun. Begitu juga dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dari Rp5,7 triliun menjadi hanya Rp1,3–1,4 triliun. Menurut Rudy, kondisi ini bisa menyebabkan kekurangan anggaran Kaltim hingga Rp4,5–Rp5 triliun dibanding tahun sebelumnya.
