Belanja APBN di Kaltim Tembus Rp63,4 Triliun, Proyek IKN Mendominasi
Samarinda, IDN Times - Belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp63,4 triliun atau 95,77 persen dari total pagu anggaran. Realisasi belanja tersebut didominasi pembiayaan proyek-proyek strategis di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, Edih Mulyadi, mengatakan porsi terbesar belanja dialokasikan untuk belanja modal yang mencapai Rp16,04 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelesaian berbagai infrastruktur utama di IKN.
“Realisasi belanja modal terutama difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis di IKN,” ujar Edih diberitakan Antara di Samarinda, Selasa (27/1//2026).
Selain belanja modal, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp3,86 triliun, belanja barang Rp3,3 triliun, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp10,74 miliar.
1. Pembangunan di IKN masih berjalan
Sejumlah proyek pembangunan IKN yang dikerjakan sepanjang 2025 antara lain pembangunan Istana Wakil Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), infrastruktur dasar, bangunan kunci pemerintahan, masjid, sekolah, serta pasar.
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang dilaksanakan secara tahun jamak pada periode 2025–2027, termasuk pembangunan jalan penghubung seluruh KIPP Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama.
Edih menambahkan, selama periode Januari–Desember 2025, pendapatan negara di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp25,25 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp63,4 triliun.
2. Penerimaan pajak dalam negeri
Untuk penerimaan pajak dalam negeri, Kaltim mencatat realisasi sebesar Rp19,5 triliun. Sejumlah jenis pajak yang realisasinya optimal antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor.
Selain pajak, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,96 triliun. Capaian tersebut didorong oleh PNBP lainnya sebesar Rp2,26 triliun yang sebagian besar berasal dari pendapatan jasa layanan kepelabuhanan.
Sementara itu, tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kalimantan Timur membukukan pendapatan sebesar Rp698,57 miliar, yang terutama ditopang oleh jasa pelayanan di sektor pendidikan.
3. Realisasi tranfer ke daerah
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,2 triliun atau 95,05 persen dari pagu Rp42,30 triliun. Penyaluran TKD tersebut didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun.
“Selain DBH, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Rp2,41 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp148,78 miliar, Dana Insentif Daerah Rp59,48 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp657,67 miliar,” jelas Edih.
