Bappenas Sudah Terima Rekomendasi Pansus IKN

02 Okt 2019, 13:48 WIB

IDN Times/Yuda Almerio

Balikpapan, IDN Times - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) segera dilakukan. Saat ini pemerintah sedang berhitung dari skema pembiayaan hingga infrastruktur. Mewujudkan itu tentu memerlukan kumpulan berbagai informasi, itu sebabnya pada Selasa (1/10) malam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kembali mengadakan Dialog Nasional dan Talkshow Mengenai Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai IKN. Acara senada pernah dilakukan pada Agustus lalu.

Agenda tersebut dihadiri oleh Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kaltim Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) serta Kepala Bappeda Kukar, Wiyono. Tak hanya itu, agenda itu juga turut diikuti oleh pewarta nasional dan daerah.

"Kaltim sudah sangat siap. Dan kami melihat masyarakatnya juga demikian. Tak hanya itu infrastruktur pendukungnya juga demikian," ucap Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

1. Sepaku dipilih jadi kawasan perkantoran karena wilayah datar

wikimedia.org/Arief R. Randan

Pemerintah pun sudah menetapkan Sepaku sebagai lokasi wilayah IKN. Menukil data Badan Pusat Statistik (BPS) PPU, Sepaku adalah salah kecamatan dari empat kecamatan di PPU.

Luas wilayahnya itu 1.172,36 kilometer persegi atau 35.17 persen luas wilayah PPU, yakni 3.333,06 kilometer persegi. Saat ini Sepaku punya 35 dusun dan 11 desa dengan empat kelurahan. Ada 36.627 jiwa yang mendiami kawasan tersebut. Dan daerah ini sedang menanti uluran untuk dikembangkan.

"Pertimbangan Sepaku adalah, sebagian wilayahnya sudah dikuasai oleh negara. Kemudian wilayahnya relatif datar dan itu cocok untuk pembangunan

2. Bappenas sudah menerima masukan dari Pansus IKN

IDN Times/Yuda Almerio

Jelang penghabisan periode kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 membentuk panitia khusus (pansus) pemindahan IKN. Pansus itu digawangi oleh Fraksi Golkar Zainudin Amali, anggotanya ada 30 legislator mewakili Komisi II, III, V dari semua fraksi di DPR.

Tiga wakil ketua yang ditunjuk itu ialah, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP, Rahayu Saraswati dari Fraksi Gerindra, dan Ahmad Bakrie dari Fraksi PAN. Ada tiga pokok yang bakal dibahas pansus tersebut, sumber pendanaan dan pembiayaan infrastruktur IKN. Kemudian, lahan, rencana lokasi, dan lingkungan calon ibu kota baru. Terakhir, soal produk regulasi sebagai payung hukum IKN baru. Lantas, apakah sudah menerima rekomendasi dari pansus tersebut? Sebab pada akhir September lalu mereka adakan paripurna terakhir terkait IKN.

Bambang menjelaskan, "Sudah kami terima rekomendasinya. Mereka mempertanyakan mengenai kajian penentuan lokasi. Kami juga menerima masukan mengenai bagaimana cara kotanya dibangun, tentunya menjadi tambahan bagi kami untuk tahap finalisasi masterplan tahun depan," terangnya.

Bambang juga menerangkan, infrastruktur yang dibangun kali pertama ialah infrastruktur dasar, saluran air dan jalan. "Pun demikian dengan rencana membangun ruang bawah tanah."

3. Bappenas hanya sekali bertemu dengan Pansus IKN

IDN Times/Maulana

Bambang pun memaklumi bila sebagian dari anggota DPR RI itu tak terlalu mendapat kejelasan dengan lengkap mengenai pemindahan IKN ke Kaltim, sebab usia pansus tersebut hanya beberapa pekan.

"Kami baru ketemu sekali dan sifatnya hanya membahas kajian penetapan lokasi," pungkasnya.‎