BBM Diduga Bermasalah, DPRD Kaltim Desak Pertamina Tanggung Jawab
Samarinda, IDN Times – Gaduh soal maraknya kendaraan masyarakat yang mogok setelah mengisi BBM di SPBU sampai juga ke kuping anggota DRPD Kalimantan Timur. Pada Rabu (9/4/2025) kemarin, Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina.
Rapat ini menghadirkan berbagai pihak yang terdampak, termasuk pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan usai mengisi BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga Pertamax Turbo. Tidak hanya itu, pemilik bengkel, pengemudi ambulans, hingga perwakilan ojek online pun turut dihadirkan untuk menyampaikan langsung keluhan mereka.
Selain jajaran Komisi II dan pimpinan DPRD Kaltim, hadir pula perwakilan dari Dinas ESDM, Dinas PPKUMKM, serta manajemen Pertamina MOR VI dan Pertamina Patra Niaga.
“Pertamina harus bertanggung jawab. Hasil sidak memang menyebutkan BBM aman, tapi kenyataannya masih banyak kendaraan rusak setelah mengisi BBM dari SPBU resmi,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
1. Cecar Pertamina soal dugaan BBM bermasalah
Sabaruddin menegaskan, DPRD tak bermaksud mencari kambing hitam, melainkan ingin memastikan ada hasil konkret dari pertemuan tersebut agar keresahan masyarakat bisa terjawab.
“Ini desakan publik. Seharusnya pimpinan tertinggi manajemen Pertamina hadir langsung, agar keputusan bisa langsung dieksekusi,” tambah politisi Gerindra itu.
Dalam forum tersebut, Sabaruddin bersama anggota Komisi II lainnya secara tegas mencecar pihak Pertamina terkait kerugian masyarakat akibat BBM yang diduga bermasalah. Keluhan disampaikan secara terbuka di depan perwakilan Pertamina, menuntut pertanggungjawaban atas ratusan kendaraan yang mengalami kerusakan.
“Kami kecewa di awal, tapi sekarang sudah ada dua poin kesepakatan penting yang disanggupi Pertamina,” ujarnya.
2. Poin hasil kesepakatan RDP
Ada pun dalam RDP tersebut ada dua poin yang disepakati, yang pertama, Pertamina siap memberikan layanan bengkel gratis di seluruh kabupaten/kota di Kaltim bagi masyarakat yang kendaraannya rusak akibat BBM dari SPBU resmi, sesuai jenis kendaraan. Yang kedua, layanan bengkel gratis dimulai Rabu, 9 April 2025.
Sabaruddin pun meminta media dan seluruh OPD ikut mengawal realisasi kesepakatan tersebut. Jika tidak ada progres, ia menegaskan DPRD siap melanjutkan persoalan ini ke Kementerian BUMN, bahkan hingga BPK atau KPK untuk menyelidiki Pertamina Patra Niaga Kalimantan.
“Jangan hanya meredam keluhan. Harus ada evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem distribusi BBM,” tegasnya.
3. Ratusan kendaraan terdampak
Anggota Komisi II lainnya, M. Husni Fahruddin dari Fraksi Golkar, turut menyuarakan kekesalannya. Ia menilai ada kelalaian.
“Ini jelas bentuk kelalaian. Ada sekitar 600 kendaraan yang terdampak. Harus dicek langsung ke bengkel. Anehnya, kenapa Pertamina belum bisa menunjukkan bukti yang jelas?” ujarnya.
Ia menyoroti posisi Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM justru tidak mampu memberikan jaminan atas kualitas produknya. Bahkan, ia menyinggung kasus korupsi Pertamina yang sedang ditangani Kejaksaan Agung terkait kualitas BBM jenis Pertamax (RON 92).
“Anda punya monopoli, dimanjakan, tapi kok malah begini. Bagaimana bisa dipercaya? Jangan-jangan oplosan dari kasus yang lama masih beredar di Kaltim,” sindirnya tajam.
Ayub, sapaan akrabnya, juga menuntut agar layanan bengkel gratis tidak hanya berlaku bagi korban terdahulu, tapi juga bagi kasus-kasus yang mungkin muncul ke depan.
“Selama bengkel menyatakan kerusakan akibat BBM, maka harus ditangani. Layanan ini harus segera aktif, jangan ditunda-tunda,” pintanya.
4. Korban BBM minta kejelasan prosedur bengkel gratis
Keluhan juga datang dari kalangan pengemudi ojek online. Irvan Jaya, salah satu perwakilan mereka, mengungkapkan bahwa dua motornya rusak dan tidak bisa digunakan lagi.
“Saya titip di bengkel, karena biaya perbaikannya mahal. Kami sudah dirugikan dua kali, beli BBM dan harus bayar perbaikan. Tapi belum ada kejelasan, apakah akan diganti atau tidak,” keluh Irvan.
Ia menyatakan siap mengajak rekan-rekan ojek online lainnya untuk mengajukan klaim, asal ada kepastian prosedur dan kejelasan teknis.
“Bengkel gratis ini bagus, tapi bagaimana nasib kami yang sudah terdampak? Tidak semua punya nota pembelian BBM. Jangan sampai ini jadi masalah baru,” pungkasnya.
