Bertemu Jokowi, Ini yang Disampaikan para Tokoh Adat Kaltim

Ia menambahkan, sebelumnya sebanyak 10 tokoh adat Kaltim melakukan dialog dengan rombongan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yakni Deputi Bidang Pengembangan Regional Taufik Hanafi dan Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Vivi Yulaswati. 

Namun berdasarkan permintaan protokol presiden, hanya lima orang tokoh saja yang diterima oleh presiden karena alasan waktu dan tempat yang sangat terbatas. Sehingga lima orang tersebut dijadikan sebagai wakil para tokoh lainnya di mana mereka menyampaikan kesepakatan yang telah dibuat.

“Kesempatan tersebut, yakni harmonisasi budaya dalam Kebhinekaan Tunggal Suaka. Artinya, di tengah proses perbedaan ada satu perwakilan budaya yang mencerminkan budaya IKN secara utuh,” tuturnya. 

Di Provinsi Kaltim nanti, jelasnya, boleh saja ada perbedaan tetapi di dalam wilayah IKN tidak ada lagi  karena sudah melebur jadi satu dan dijadikan sebagai keterwakilan identitas suku Nusantara.

Namun, adat yang lama, harus dijaga agar tetap lestari.

Sementara terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM), lanjutnya, bagi masyarakat daerah mitra atau daerah penyangga IKN dalam hal bidang pendidikan dan kesehatan, harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah. 

Agar masyarakat daerah mitra mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik dalam hal perangkat keras dan lunak.

“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dimaksud adalah dalam hal peningkatan sarana prasarananya sehingga SDM masyarakat sekitar wilayah IKN yakni daerah mitra dapat mengimbangi kebutuhan IKN kelak,” terangnya. 

Ditambahkannya, para tokoh tersebut, juga telah bersepakat meminta kepada presiden untuk menstabilkan konflik-konflik agraria yang berbasis rujukan sejarah agraria yang sebenarnya. Berdasarkan sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan Kesultanan  Paser.

“Penyelesaian masalah agraria ini harus dilakukan secara arif dengan melibatkan masyarakat yang sudah terlanjur melakukan kegiatan-kegiatan di daerah tersebut seperti tanam tumbuh, selaku penghuni dan kegiatan lainnya,” kata pria yang pernah menduduki Ketua DPRD kukar sisa periode 2009-2014.

Para tokoh melalui lima orang wakilnya itu, juga menyampaikan kepada presiden untuk memberikan peranan dalam penguatan pembangunan di IKN dengan melibatkan tokoh adat, SDM lokal yang mampu ikut andil dalam pembangunan dan proses pelaksanaan terwujudnya IKN.

“Proses pengembangan wilayah mitra terdekat yakni PPU dan wilayah Kukar dapat ditata pengembangannya yang dipersiapkan mampu menjadi mitra. Salah satu penguatan pemekaran kecamatan,” katanya.

Ia mencontohkan, seperti di Kukar sudah ada wilayahnya yang terpisah karena masuk dalam kawasan IKN. Sehingga nantinya ada tiga wilayah dilakukan pemekaran kecamatan.

Kemudian wilayah PPU, Kecamatan Sepaku juga masuk IKN dan wajar dilakukan pemekaran Kecamatan.  

“Harapannya pemekaran kecamatan ini dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga siap menjadi daerah mitra IKN. Tentunya pembangunan wilayah di Kukar dan PPU menjadi lebih baik lagi karena mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Perwakilan masyarakat Suku Banjar juga anggota DPRD PPU Syarifuddin HR usai bertemu dengan presiden mengatakan, ada catatan penting dalam pertemuan tersebut.  Di mana Jokowi telah memberikan respons positif atas masukan aspirasi yang disampaikan oleh wakil tokoh adat Kaltim.

Di antaranya, masalah peningkatan SDM dengan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga masyarakat lokal dapat ikut berkarya dalam pembangunan IKN nanti.

“Lalu terkait keberadaan desa dan kelurahan dalam provinsi IKN kelak dijadikan sebagai desa atau kelurahan smart sehingga posisi tidak hilang dan juga sehubungan dengan aspirasi masyarakat berupa pemekaran kecamatan di PPU dan Kukar juga mendapat respons oleh bapak presiden,” pungkasnya.