Bukan Sensus! Otorita IKN dan BPS Mulai Petakan Penduduk Nusantara
- Bukan sensus, tapi pendataan untuk data dasar kependudukan di IKN
- Sasaran 55 desa/kelurahan di tujuh kecamatan dengan petugas berintegritas
- Data pendataan digunakan untuk perencanaan program pembangunan di IKN
Penajam, IDN Times – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melatih ratusan warga untuk menjadi petugas pendataan kependudukan di wilayah delineasi IKN. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, sejak Kamis (19/6/2025) hingga Sabtu (21/6/2025), di Gedung Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan data dasar kependudukan yang belum pernah dimiliki sebelumnya.
“Ini bukan sensus, melainkan pendataan. Kami ingin mendata seluruh penduduk di wilayah delineasi IKN, bukan berdasarkan sampel,” tegas Basuki kepada awak media.
1. Pendataan dilakukan terhadap 55 desa di IKN
Pendataan dilakukan di 55 desa yang tersebar di tujuh kecamatan—satu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan enam lainnya di Kutai Kartanegara.
Basuki menekankan pentingnya integritas para petugas dalam mengumpulkan data di lapangan.
“Petugas harus memahami definisi dari setiap pertanyaan dan tidak boleh menggunakan persepsi pribadi. Data harus berdasarkan fakta di lapangan, bukan interpolasi atau ekstrapolasi,” ujarnya.
Hasil pendataan ini, lanjut Basuki, akan menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan di IKN agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pendataan pertama dilakukan di wilayah IKN
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusnia Juliana, mengatakan bahwa pendataan ini adalah yang pertama dilakukan di kawasan IKN.
“Kami melatih petugas agar mereka memahami tugas, metode, dan informasi yang harus dikumpulkan. Semua warga akan didata, tidak seperti survei yang menggunakan sampel,” jelasnya.
Pelatihan dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diikuti oleh 388 orang, dan gelombang kedua akan melibatkan 414 orang, sehingga total petugas mencapai 802 orang.
3. Masyarakat diminta memberikan respons positif
Yusnia juga menegaskan bahwa warga diharapkan menyambut petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur.
“Data yang valid akan sangat membantu dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi di IKN,” tutupnya.
