Demonstran Tolak Kehadiran Seorang Dewan di Tengah Unjuk Rasa di Pontianak
Pontianak, IDN Times - Aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura, pada Kamis (18/6/2026) sore diwarnai momen tak biasa. Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, yang datang ke lokasi aksi justru ditolak mahasiswa untuk menyampaikan orasi di atas mimbar demonstrasi.
Kehadiran legislator tersebut bukan disambut sebagai wakil rakyat yang hendak mendengar aspirasi, melainkan memicu penolakan terbuka dari massa aksi. Mahasiswa menilai kedatangannya terkesan hanya ingin mencari perhatian di tengah demonstrasi yang sedang menjadi sorotan publik.
1. Massa tak berikan kesempatan dewan untuk tanggapi aksi
Penolakan itu disampaikan langsung oleh salah satu orator dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Kalbar (Solmadapar), Hajime, di hadapan ratusan peserta aksi.
“Dewan ini cari panggung. Dulu kami demo di DPRD tidak ada yang nongol. Kita jangan kasih mereka panggung. Kita saja yang berorasi. Biar dewan-dewan ini dengar. Itu pun kalau mereka dengar,” teriak Hajime.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif yang dinilai belum cukup responsif terhadap berbagai persoalan yang selama ini mereka suarakan.
2. Demonstran minta dewan utamakan kepentingan masyarakat
Menurut mereka, kehadiran anggota dewan saat demonstrasi berlangsung tidak serta-merta menghapus kesan bahwa aspirasi rakyat kerap sulit mendapat perhatian ketika disampaikan melalui jalur formal.
Meski berada di tengah kerumunan demonstran, Zulfydar tidak memperoleh kesempatan untuk berpidato ataupun menyampaikan tanggapan atas tuntutan yang dibawa mahasiswa. Aksi tetap berlangsung sesuai agenda yang telah disusun oleh peserta.
Dalam orasi yang sama, mahasiswa juga menegaskan bahwa anggota legislatif seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan politik maupun partai.
“Di situ sudah jelas, atasan bapak-bapak itu rakyat, bukan partai,” ungkap Hajime.
3. Ini tuntutan yang disampaikan demonstran
Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat tersebut mengangkat sejumlah isu, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, kondisi ekonomi masyarakat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kritik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penolakan terhadap Zulfydar menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian selama demonstrasi berlangsung.
Bagi para mahasiswa, yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran simbolis wakil rakyat di tengah massa aksi, melainkan keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat saat berada di ruang sidang dan dalam proses pengambilan kebijakan.
Ini menjadi gambaran terkait masih adanya jarak kepercayaan antara sebagian mahasiswa dengan para wakil rakyat. Di tengah gelombang kritik yang mereka suarakan, mahasiswa memilih agar anggota dewan lebih banyak mendengar daripada berbicara.
