Di Balik Hilirisasi Bauksit di Tayan, Riset Ungkap Dampak Sosial

Tim Riset Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah menyebut, meski industri bauksit telah menghadirkan investasi dan aktivitas ekonomi baru, manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan dampak yang mereka alami.

Salah satu temuan utama berkaitan dengan proses pembebasan lahan. Berdasarkan hasil penelitian, harga tanah yang ditawarkan perusahaan pada tahap awal disebut relatif rendah dan baru mengalami kenaikan setelah warga melakukan penolakan atau negosiasi.

Di beberapa desa, nilai ganti rugi lahan bahkan meningkat berkali-kali lipat setelah proses tawar-menawar berlangsung. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam proses pelepasan hak atas tanah.

Penelitian juga menyoroti dugaan belum optimalnya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebelum proyek berjalan. Link-AR Borneo menyebut masih ditemukan kasus pembelian lahan komunal tanpa musyawarah yang melibatkan seluruh pemilik hak.

“Dari sisi ekonomi, penelitian mencatat penyerapan tenaga kerja lokal masih terbatas dibanding luas wilayah konsesi dan jumlah penduduk terdampak. Sebagian besar pekerja lokal juga disebut berstatus kontrak atau melalui perusahaan alih daya,” jelasnya.

Selain itu, sejumlah program pemberdayaan masyarakat, seperti usaha katering kelompok perempuan, dilaporkan tidak lagi dikelola warga setelah dialihkan ke koperasi internal perusahaan. Program beasiswa CSR pun disebut kini lebih terbatas dibanding sebelumnya.

Di sektor lingkungan, Link-AR Borneo menerima berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan penurunan kualitas air sungai, debu dari aktivitas tambang, serta dampak asap pembakaran batu bara. Warga juga mengaitkan jebolnya tanggul limbah pada 2013 dan 2023 dengan meningkatnya kekeruhan air di sekitar lokasi.

Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan dugaan pencemaran masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pengujian laboratorium independen oleh instansi berwenang.

“Temuan lainnya menunjukkan aktivitas tambang terbuka telah membuka lahan seluas sekitar 1.449 hektare sejak 2018 berdasarkan analisis citra satelit. Link-AR Borneo menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kawasan hidrologis gambut, fungsi penyimpanan karbon, serta keanekaragaman hayati di wilayah tersebut,” paparnya.

Upaya reklamasi lahan bekas tambang yang telah dilakukan perusahaan sejak 2014 juga disebut belum memberikan hasil optimal karena masih ditemukan kegagalan tanam dan minimnya insentif bagi kelompok masyarakat yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Link-AR Borneo meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, DPRD, serta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri bauksit di Tayan Hilir.

Lembaga itu juga mendorong PT ANTAM dan PT ICA meningkatkan transparansi, membuka ruang dialog dengan masyarakat, memperkuat pengelolaan lingkungan, memperbaiki pelaksanaan reklamasi, serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap proses pengembangan usaha.

“Keberhasilan hilirisasi bauksit tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan produksi, tetapi juga dari sejauh mana industri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat di sekitar wilayah operasional,” tukasnya.