Di Tengah Karhutla, Hutan Ketapang Dibuka Ilegal dengan Ekskavator

Penindakan bermula ketika tim gabungan melakukan pemantauan dan penanggulangan karhutla di wilayah Sungai Awan Kiri. Kawasan tersebut sebelumnya diketahui mengalami kebakaran sejak pertengahan Agustus 2026.

Namun, saat berada di lokasi, petugas justru menemukan aktivitas pembukaan lahan menggunakan excavator Sumitomo S130.

Dari pemeriksaan awal, alat berat tersebut diduga digunakan untuk membuat parit dengan lebar sekitar 2,5 meter dan panjang mencapai 1.050 meter.

Petugas juga menemukan badan jalan yang tengah dibangun dengan lebar sekitar 6 meter dan panjang sekitar 1.050 meter.

Yang membuat temuan ini menjadi perhatian, seluruh aktivitas tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi.

Tim kemudian mengamankan alat berat beserta dua orang yang berada di lokasi untuk kepentingan proses hukum. Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pemilik lahan masih dalam proses pemanggilan untuk dimintai keterangan.

Tim gabungan yang melakukan penindakan terdiri dari Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Dinas LHK Provinsi Kalbar, UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan, Polsek Muara Pawan dan Koramil Delta Pawan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menilai temuan tersebut menjadi ironi di tengah upaya pemerintah dan aparat menangani karhutla.

Menurutnya, ketika petugas sedang melakukan penanggulangan kebakaran, masih ditemukan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan.

“Pemerintah akan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pemodal maupun korporasi,” tegasnya, Senin (7/9/2026).

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, mengatakan pengungkapan aktivitas tersebut berawal dari kesiapsiagaan tim dalam memantau kondisi kawasan yang terdampak karhutla.

Koordinasi antara Gakkum Kehutanan, Dinas LHK Kalbar dan KPH Ketapang Selatan membuat aktivitas pembukaan hutan tersebut dapat segera terdeteksi.

Penyidik kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik aktivitas pembukaan kawasan hutan.

Jika terbukti melanggar ketentuan pidana kehutanan, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Ancaman pidananya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp7,5 miliar. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan kawasan hutan menjadi tantangan tersendiri di tengah tingginya ancaman karhutla di Kalimantan Barat.