Dua ASN Diduga Melanggar Netralitas, Wali Kota Rizal Lapor Kemendagri

Berdasarkan data hasil penjaringan calon Wakil Wali Kota untuk Pilkada Balikpapan di Partai Golkar pada 17-18 Februari 2020, dua orang ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan diinformasikan ikut mengambil formulir pendaftaran.

Kedua ASN itu yakni Madram Muchyar yang saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Balikpapan dan Sayid Fadly yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan.

Rupanya dalam proses pendaftaran, Rizal mengungkapkan kedua ASN tersebut tidak pernah mengajukan izin kepada dirinya ketika mengambil formulir pendaftaran bakal calon wakil wali kota di Pilkada Balikpapan.

"Saya tidak masalah mereka tidak izin, itu hak pribadi mereka, tapi saya tekankan adalah soal aturan apakah yang mereka lakukan melanggar aturan atau tidak," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan nasihat kepada kedua ASN yang bersangkutan ketika menerima informasi terkait tindakan keduanya yang terlibat dalam proses penjaringan bakal calon wakil wali kota di Partai Golkar.

Karena sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, sanksi yang diberikan cukup berat kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terkait aturan netralitas dalam pilkada.

"Saya sudah ingatkan, hanya ada dua sanksi yakni sedang dan berat. Kalau sedang kenanya penurunan pangkat dan berat berupa pemecatan," tuturnya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan Ahmadi Azis mengatakan pihaknya berencana akan mengkaji dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam proses penjaringan calon Wakil Wali Kota di Partai Golkar.

Dua ASN yang masih menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan diduga melakukan pelanggaran aturan netralitas ASN karena telah terlibat dalam proses pendaftaran di Partai Golkar.

"Kami masih mengkaji untuk menyelidiki dugaan pelanggarannya, dirinya akan mengambil contoh beberapa kasus yang telah terjadi seperti di Bontang dan Kutai Timur," jelasnya.

Azis menjelaskan hasil kajian yang dilakukan, akan dijadikan bahan rekomendasi yang akan diteruskan Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN).

"Kami tidak berwenang memberikan sanksi, kami hanya memberikan rekomendasi yang diteruskan ke KASN," pungkasnya.