El Nino Mengancam, Gubernur Kaltim Ajak Perusahaan Cegah Karhutla

Menurut Rudy, pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan dengan memadamkan api, tetapi juga mencegah praktik pembakaran hutan dan lahan sejak awal. Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Kaltim saat ini tidak masuk dalam enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional. Enam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, total lahan terbakar di enam provinsi prioritas tersebut mencapai sekitar 72.000 hektare. Dari luasan itu, sekitar 700 hektare masih dalam proses pemadaman.

Selain enam provinsi prioritas, pemerintah juga memberi perhatian terhadap karhutla di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di kawasan tersebut mencapai sekitar 459 hektare.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan larangan pembakaran hutan dan lahan bukan lagi sebatas imbauan. Menurutnya, larangan tersebut merupakan perintah Presiden yang harus dilaksanakan seluruh pihak.

Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Kita punya tanggung jawab bersama, karhutla harus kita hentikan. Tidak boleh bakar lahan dan hutan. Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah presiden,” tegas Djamari.

Djamari mengingatkan para kepala daerah, aparat keamanan, kejaksaan, serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH mengenai tiga tanggung jawab dalam penanganan karhutla. Pertama, tanggung jawab moral terhadap alam dan manusia. Kedua, tanggung jawab terhadap jabatan dan kehormatan. Ketiga, pertanggungjawaban hukum sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan tiga catatan penting dalam penanganan karhutla. Ancaman El Nino belum berakhir, setiap lahan memiliki penanggung jawab, dan aturan yang tersedia harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, tegas, serta cepat.

“Karhutla tidak akan berhenti jika kita berbicara sendiri-sendiri,” tegasnya.

Djamari menekankan pencegahan dan penanggulangan karhutla merupakan kewajiban seluruh pemegang HGU dan PBPH. Rapat tersebut diikuti sekitar 325 perusahaan pemegang HGU dan PBPH dari berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Untuk enam provinsi prioritas, pemerintah mengerahkan 43.481 personel yang terdiri atas unsur BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dan unsur terkait lainnya.

Operasi udara melibatkan 55 pesawat. Sebanyak 35 unit di antaranya merupakan helikopter water bombing untuk membantu pemadaman dari udara. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kapolri dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring.