Foto Rudy Mas’ud Sarapan di Singapura, Pokja 30 Soroti Empati dan Anggaran

Buyung menilai, keberadaan Rudy di Singapura kurang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Kaltim. Menurutnya, daerah masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.

Selain itu, ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño ekstrem yang dikenal sebagai El Niño Godzilla juga menjadi perhatian.

“Mungkin gubernur ingin sekadar menghindari kabut asap yang sedang menerpa Kaltim,” ujar Buyung.

Ia menilai, Rudy seharusnya lebih sering mengunjungi wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltim yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, listrik, air bersih, hingga jaringan komunikasi.

“Bahkan sinyal telepon saja tidak ada kalau kita berada di pedalaman Kaltim. Pedalaman Kaltim tidak seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, jauh berbeda,” tegasnya.

Selain perjalanan gubernur, Buyung menyoroti pengelolaan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilainya masih didominasi belanja rutin. Ia mempertanyakan urgensi sejumlah pengeluaran, termasuk alokasi perjalanan dinas dan anggaran Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kaltim.

Menurut Buyung, keberadaan tim ahli perlu dievaluasi karena gubernur telah didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas memberikan pertimbangan dan merencanakan pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti besaran honorarium tim ahli. Buyung menyebut, anggaran untuk tenaga administrasi atau pengetik mencapai Rp20 juta per bulan, sedangkan ketua dan anggota tim berkisar Rp30 juta hingga Rp45 juta per bulan.

Buyung menilai besaran tersebut perlu dikaji dari sisi efisiensi dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

Ia turut menyoroti alokasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pejabat Pemprov Kaltim. Berdasarkan data IDN Times Kaltim yang dirujuk dalam pemberitaan, TPP Sekretaris Daerah mencapai Rp99 juta per bulan, inspektur daerah Rp69,4 juta, asisten gubernur Rp69,3 juta, serta kepala BPKAD dan Bappeda masing-masing Rp62,9 juta.

Menurut Buyung, komposisi belanja daerah perlu diarahkan agar lebih banyak mendukung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan pelayanan dasar.

Ia menyebut APBD Kaltim sekitar Rp21 triliun dengan komposisi 60 persen untuk belanja rutin dan 40 persen untuk belanja publik. Namun, ia menilai belanja publik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Padahal belanja publik 40 persen tidak sepenuhnya untuk kepentingan publik, ada pula potongan dana proyek bagi pejabat pembuat komitmen dan lain-lain,” tuturnya.

"Prioritas pembangunan daerah lebih besar pada belanja publik daripada belanja rutin," imbuhnya.

Buyung mendorong Pemprov Kaltim memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan Rudy Mas’ud pergi ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin (medical check-up) pada Sabtu (10/10/2026).

Ririn menyebut keberangkatan tersebut telah mendapat persetujuan lisan dari Kemendagri. Permohonan tertulis juga disampaikan secara paralel karena perjalanan berlangsung bertepatan dengan akhir pekan.

Namun, Ririn tidak merinci kondisi kesehatan Rudy berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Mount Elizabeth Hospital, Singapura.

Terkait foto Rudy bersama istrinya yang beredar di media sosial, Ririn menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat gubernur sedang sarapan di hotel. Setelah itu, Rudy disebut langsung bertolak ke Jakarta dan Balikpapan.