Gubernur Harum: Budaya Dayak Jadi Fondasi Pembangunan Kalimantan
Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), mengapresiasi tokoh masyarakat adat yang memprakarsai Seminar Internasional Day of The World’s Indigenous Peoples 2025 – Pumpung Hai Borneo (The Great Borneo’s Assembly) di Palangkaraya, Jumat (21/8/2025).
Menurut Harum, kehadiran seluruh peserta seminar menunjukkan bahwa masyarakat adat Kalimantan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga aktor utama dalam membangun masa depan.
“Tema pertemuan ini, Memperkuat Jati Diri Masyarakat Suku Bangsa Dayak untuk Masa Depan yang Bermartabat dan Berkelanjutan, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Identitas dan budaya Dayak adalah fondasi pembangunan yang harus diwariskan kepada generasi muda agar tidak tercerabut dari akar budayanya,” ujar Harum saat mengikuti seminar secara virtual dalam akun IG Pemprov Kaltim.
1. Gubernur se Kalimantan memperkuat nilai budaya
Harum menekankan, para gubernur se-Kalimantan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga serta memperkuat nilai budaya masyarakat adat. Hal ini penting agar eksistensi Kalimantan tetap diakui, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ia juga menyampaikan pantun yang menggambarkan semangat persatuan dan kejayaan Dayak, sekaligus menegaskan pentingnya menjadikan Kalimantan bukan hanya penopang ekonomi nasional, tetapi juga superhub ekonomi Indonesia yang berlandaskan kekuatan budaya dan identitas masyarakat adat.
2. Kekayaan alam tersimpan di Pulau Kalimantan
Menurut Rudy, Pulau Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kekuatan sesungguhnya ada pada budaya dan jati diri masyarakat adat Dayak. Ia memastikan inilah fondasi moral pembangunan yang harus kita jaga dan wariskan.
3. Peradaban Dayak di internasional
Lebih lanjut, Harum menyebut Tumbang Anoi perlu dikukuhkan sebagai pusat peradaban budaya Dayak di tingkat internasional.
“Bersama-sama kita mengokohkan Tumbang Anoi agar dikenal dunia sebagai pusat budaya Dayak,” tambahnya.
Menurut Harum, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan merupakan momentum bersejarah yang harus berjalan seiring dengan kepentingan dan hak masyarakat adat.
