H Isam Terima Bintang Mahaputera, Pengamat Unmul: Penyeimbang “9 Naga”
Balikpapan, IDN Times – Pengamat politik Universitas Mulawarman, Saiful, menilai penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2025 sebagai fenomena menarik. Tahun ini, tercatat ada sekitar 117 tokoh yang menerima penghargaan tersebut pada Senin (25/8/2025) kemarin.
Bintang Mahaputera merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi di Indonesia. Pemberiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, khususnya Pasal 28 Ayat 2. “Ada tiga kriteria utama: jasa luar biasa bagi kemajuan bangsa, pengabdian dan pengorbanan di berbagai bidang, serta dharma bakti yang diakui luas, baik nasional maupun internasional,” jelasnya, Selasa (26/8/2025).
Saiful menyebut, pemberian Bintang Mahaputera bukan hal baru. Presiden-presiden sebelumnya, termasuk Joko Widodo, juga menganugerahkan tanda jasa ini kepada tokoh yang dianggap berjasa. Namun, perdebatan selalu muncul ketika penerimanya adalah figur yang kontribusinya dipertanyakan publik.
“Menariknya, nama-nama yang muncul sekarang ada yang dianggap belum tentu memenuhi unsur sebagaimana dalam undang-undang. Itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” katanya.
1. Nama Haji Isam jadi sorotan
Salah satu penerima yang menjadi sorotan adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam. Ia dikenal luas melalui gurita bisnisnya di bawah PT Jhonlin Group. Dari usaha kecil, Isam berkembang menjadi salah satu pengusaha tambang paling berpengaruh di Kalimantan.
Saiful menilai, pemberian penghargaan kepada Isam justru lebih objektif dibandingkan kepada menteri atau politisi yang baru beberapa bulan bekerja. “Kalau diberikan ke pengusaha seperti Haji Isam, yang usahanya sudah lama dan dimulai dari nol, itu lebih relevan ketimbang kepada menteri atau politisi yang baru 10 bulan bekerja. Penghargaan ini bisa memberi motivasi, alih-alih sekadar jeruk makan jeruk,” tegasnya.
Menurut Saiful, bisnis Jhonlin Group yang awalnya hanya bergerak di batu bara kini sudah merambah ke pertanian, perkebunan, hingga infrastruktur. Kontribusinya dalam membuka lapangan kerja, mendorong sektor pertanian dan perkebunan, dinilai memenuhi kriteria Bintang Mahaputera.
2. Isu patronase politik dan dominasi “9 naga”
Meski demikian, kritik lain juga muncul. Pertanyaan publik mengarah pada kemungkinan penghargaan ini menjadi bentuk patronase politik. Saiful menyinggung soal dominasi kelompok konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan “Sembilan Naga”, penguasa sektor pangan, energi, properti, hingga perbankan, yang justru tak pernah mendapat tanda jasa serupa.
Versi Fortune Indonesia menyebut sembilan nama yang kerap dikaitkan dengan label ini: Robert Budi Hartono, Anthony Salim, Dato Sri Tahir, James Riady, Edwin Soeryadjaya, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, dan Tommy Winata. Sejak era Orde Baru, mereka dianggap punya kuasa besar atas denyut ekonomi Indonesia.
“Ini momentum untuk memunculkan tokoh lokal yang bisa bersaing dengan kelompok ‘9 naga’. Dominasi mereka sudah berlangsung lama, dari Orde Baru sampai sekarang. Kehadiran Haji Isam bisa dilihat sebagai upaya meredam pengaruh itu, meskipun tentu tetap ada sisi pro-kontra di masyarakat,” tutur Saiful.
3. Fenomena pergeseran penilaian
Saiful menambahkan, penghargaan di era Prabowo ini memperlihatkan adanya pergeseran indikator penilaian. Jika dulu lebih banyak diberikan kepada pejuang kemerdekaan atau tokoh politik, kini penghargaan juga menyasar figur yang dinilai berhasil membangun ekonomi daerah.
“Tokoh seperti Haji Isam fenomena menarik. Dari orang kecil, kini menjadi pengusaha besar dengan bisnis berstandar nasional bahkan internasional. Itu bisa dilihat sebagai pemenuhan kriteria penghargaan sekaligus selaras dengan program Presiden Prabowo, seperti penyerapan tenaga kerja dan penguatan sektor pertanian,” pungkasnya.
