Ini Harapan Masyarakat Adat atas Pemindahan Ibu Kota Baru

Selain itu, ia berharap apabila kelak IKN telah resmi, kawasan IKN itu tetap berada dalam Provinsi Kaltim. Hal ini untuk tetap menjaga persatuan dan kemajemukan yang ada di Kaltim yang selama ini telah menjadi ciri khas provinsi ini.

"Kami juga berharap agar segera disahkan UU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dimana diberikan alokasi ruang untuk masyarakat adat seperti wilayah adat sesuai sejarah masyarakat adat yang diakui akan dijamin regulasi pemerintah," kata Helena.

Masyarakat lokal sekitar IKN khawatir, lanjutnya, jika nanti tidak mendapat kesempatan bekerja dengan layak akibat dibentuknya badan pengelola IKN dalam bentuk provinsi. Bahkan ada ketakutan budaya lokal akan hilang, baik dari sisi sejarah, tradisi, bahasa dan kesenian.

"Jika provinsi itu adalah Daerah Istimewa maka akan menjadi keuntungan bagi masyarakat di daerah IKN baru. Rakyat Kaltim pada umumnya mengharapkan model dan sistem provinsi IKN baru yang tidak merugikan masyarakat Kaltim. Oleh karena itu, anggota DPR dari Kaltim harus terlibat aktif dalam proses penyusunan sistem itu," jelasnya.

Selain itu, tambahnya, provinsi IKN baru, dalam konsep dan tata ruangnya diharapkan tidak bersifat eksklusif, tetapi insklusif sehingga ada intraksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, dan simbol - simbol budaya lokal juga tetap dilestarikan.

"Kita berharap, saat IKN itu ada kawasan budaya lokal. Ada peranan dan perhatian khusus oleh pemerintah untuk tetap melestarikannya. Kita khawatir semua itu tidak terjadi akibatnya identitas lokal ditinggalkan. Bahkan hingga sektor ekonomi dikuasai sekelompok masyarakat tertentu," tegas Helena.

Pada kesempatan diskusi ini, telah disepakati juga rekomendasi oleh peserta yang dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, antara lain adanya Peraturan daerah tentang hak kekhususan masyarakat adat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan.

"Kami juga meminta agar ada ruang hidup masyarakat adat dan lokal, mengakomodasikan kepastian hukum atas hak tata kelola wilayah adat. Adanya masterplan pembangunan yang sifatnya inklusif dan memasukkan unsur budaya daerah dan kelestarian lingkungan," ujarnya.

Lalu, adanya pelibatan masyarakat sekitar IKN, khususnya masyarakat adat dalam pembahasan segala kebijakan tentang IKN, mulai dari perencanaan tata ruang rencana pembangunan, pengembangan IKN, dan proses pembangunan.

"Percepatan program peningkatan SDM melalu pendidikan formal dan informal untuk memastikan daya saing antara masyarakat lokal dan pendatang. Kita juga minta agar  kebudayaan jangan hanya dijadikan sebagai bidang pembangunan saja, tapi diharapkan menjadi tujuan pembangunan. Karena kebudayaan tidak hanya mencakup kesenian tapi juga bahasa, kebiasaan masyarakat seperti bertani, mencari ikan, berburu, mencari madu dan kehidupan keseharian lainnya," pungkas Helena.